25 Tahun Otsus Papua, Kam Su Evaluasi dan Revisi Kah Trada ???

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy. (Istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Berkenaan dengan menjelang berakhirnya periode 25 tahun berjalannya amanat 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, sekaligus menjelaskan,  bahwa sangat mendesak untuk dilaksanakan evaluasi dan revisi terhadap Undang Undang Otsus tersebut di Tanah Papua.

 

“Tujuannya untuk memberi perlindungan yang kuat dan terpenuh bagi Orang Asli Papua (OAP) dan Masyarakat Adat Papua. Hal Hal penting, karena selama hampir 20 tahun terakhir ini, mayoritas rakyat Papua khusunya OAP senantiasa berpandangan bahwa Otsus gagal dan mereka tidak merasakan dan tidak pernah menikmati dana Otsus tersebut,” ujar Yan Christian Warinussy,  yang juga Advokat dan Pembela HAM Internasional/Pernah Meraih Penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Canada,  dalam keterangan yang diterima media ini, Senin (8/1/2018)

 

 

Dirinya mencontohkan, bahwa yang bisa jadi fakta kuat adalah bahwa dengan adanya pengucuran dana otsus baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat ke kampung-kampung, maka justru meningkatkan arus migrasi dari luar tanah Papua yang tidak terkendali.

 

“Akibatnya dana Otsus yang tujuannya ingin mensejahterahkan OAP, malahan sulit terlaksana, karena uang yang diperoleh rakyat asli Papua (OAP) justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan yang sudah diberikan dalam bentuk atau kredit beberapa bulan sebelum dana otsus dibayarkan,” katanya.

Presiden Joko Widodo, saat berada di Papua Baraty bersama masyarakat, tampak saat melihat jualan pinang sebagai buah perekat budaya dan komunikasi di Tanah Papua. (Foto Biro Pers Setpres)

Selain itu, pembiayaan untuk bidang kesehatan dan pendidikan di Papua Barat tidak berjalan dengan baik, karena angka kematian ibu dan anak serta perkembangan gizi OAP tetap berada di posisi yang sangat rentan dan memprihatinkan.

 

Penyelenggaraan sistem pendidikan dasar dan menengah dan tinggi di Tanah Papua juga seringkali tidak pernah memberikan jaminan proteksi bagi anak-anak  asli Papua.

 

“Oleh sebab itu aspek pengendalian penduduk di Tanah Papua menjadi hal mendesak dan prioritas saat ini,” sarannya.

 

Ditambahkan, termasuk penting untuk dilakukan pendataan atau sensus khusus untuk.mengetahui populasi OAP, sehingga arah, tujuan dan sasaran  dari pemberian dana otsus langsung secara tunai kepada rakyat Papua asli menjadi baik dan dapat terukur.

 

“Oleh sebab itu, khusus di Provinsi Papua Barat sesuai program pasangan Gubernur dan Wakil gubernur DoaMu dengan prosentase 90 :10 perlu didahului dengan pembuatan regulasi setingkat perdasus yang dapat memproteksi hak-hak dasar OAP, khususnya dalam memperoleh dan menikmati dana otsus secara tunai selama sisa waktu ini,” ungkapnya.

 

Dengan demikian aspek pembuatan regulasi tersebut saat ini mendesak untuk didorong dan dijalankan oleh rakyat asli Papua melalui lembaga kultur Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

Ini menjadi urgen dan mendesak sekaligus untuk mengimplementasikan amanat pasal 77 mengenai usul perubahan dan pasal 78 mengenai evaluasi atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008. (Eveerth Joumilena)

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...