Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi “Solusi Konfik HAM Sesuai UU Otsus Papua No 21 tahun 2001”

0
588
Ketua Dewan Adat Paniyai, John NR. Gobai. (Istimewa)
Jhon Gobai dengan sebuah karya bukunya, ikut memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dengan membangun kcerdasan sikapi masalah pertambagan rakyat yang ada di daerahnya di Kabupaten Paniai, hingga beberapa wilayah Meepago. (Istimewa)

Oleh :  John  NR Gobai

 PENGANTAR

SEMENJAK lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang di dalam konsideran menimbang huruf f disebutkan : …”bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua…”

Diakomodirnya keinginan luhur Negara di dalam pasal 43 dan pasal 44 mengenai Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan pasal 45 hingga Pasal 47 mengenai Hak Asasi Manusia ternyata dalam prakteknya tidak serta merta menjadi landasan yang cukup kuat dalam mendorong Negara untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di masa lalu (1963-2000) maupun yang terjadi dan terus terjadi sepanjang kebijakan otonomi khusus berlaku semenjak tahun 2001 hingga dewasa ini.

Sangat ironis karena meskipun Negara Republik Indonesia sendiri sudah memiliki Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebagi instrument hukum yang penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Namun demikian khususnya bagi Tanah Papua, Pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki kemauan politik (political will) yang sungguh dan jelas di dalam menyelesaikan berbagai tindakan dan perbuatan yang jelas-jelas masuk dalam kategori Pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur di dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Contohnya; Kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 yang menewaskan 4 (empat) orang pelajar SMA di Enarotali, hingga hari ini belum ada penyelesaian secara hukum, meskipun Negara ini telah memiliki institusi yang berwenang secara hukum maupun aturan yang memadai untuk digunakan dalam menyeret pelakunya ke depan pengadilan yang bebas dan adil.

DAMPAK SIKLUS KEKERASAN

Kekerasan jika dibalas kekerasan hanya akan menghasilkan dendaman, dendaman hanya akan menghasilkan kekerasan baru, jika kekerasan itu bertahan terus maka akan timbul rasa untuk ingin berlalu dan pergi jauh dari kenyataan hidup itu.

Jika kekerasan itu terjadi dalam sebuah keluarga maka, kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan dan sakit hati yang pada akhirnya salah satu pihak pergi dari kehidupan keluarga, akan menjadi pilihan terakhir.

Sehingga saya harus katakan Kekerasan demi kekerasan telah menanamkan, menumbuhkan Jika itu kekerasan dilakukan oleh Negara melalui oknum aparat dengan menggunakan alat negara terhadap rakyat papua, telah menamkan kebencian rakyat  Papua, ditambah lagi dengan praktek impunitas terhadap oknum pelaku maka karena Pelanggaran HAM itu masyarkat Papua meminta pengakuan atas kemerdekaan sebagai sebuah Negara yang pernah ada pada tahun 1961.

SOLUSI

Jika pemerintah belum bisa memberikan pengakuan Negara papua maka,Presiden Jokowi harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) atau melakukan amandemen terhadap UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam Perpu itu atau amandemen UU itu hal pokok yang mestinya masuk adalah atau tersurat adalah sebagai implementasi hal yang mendasar dari UU No 21 Tahun 2001. Klausul yang mesti ditetapkan adalah; Di Tanah Papua dibentuk Komisi HAM Papua yang punya kewenangan yang sama dengan Komnas HAM RI, bukan perwakilan Komnas HAM RI Perwakilan Papua;

Dibentuk Pengadilan HAM, sehingga mesti ada pasal yang mengatur secara khusus dalam UU No 26 Tahun 2000 dan mengacu kepada UU No 21 Tahun 200, diibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Hal ini perlu dilaksanakan dengan norma hukum Lex spesialis, apalagi dalam UU No 21 Tahun 2001 telah tersurat pembentukan Pengadilan HAM dan KKR. (*)

*) John  NR Gobai   adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, yang juga masih aktif sebagai Ketua Dewan Adat Paniyai serta Menjabat Sekretaris II Dewan Adat Papua, demikian banyak juga berbicara masalah HAM dan Sosial masyarakat, terlebih giat dan aktif mendorong berbagai produk hukum daerah dan banyak menulis untuk membangun pemahaman dan penyadaran kepada pemerintah dan publik, agar lebih peduli dengan lingkungan dan adanya keberpihakan kepada masyarakat adat.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here