Sidak ke Inkindo Papua, Kadis PU Marahi Sejumlah Konsultan

0
810
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Djuli Mambaya saat melakukan dialog dengan sejumlah konsultan pengawas dan pengurus Inkindo Papua, di Jayapura, (Erwin)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Papua Djuli Mambaya, saat melakukan dialog dengan sejumlah konsultan pengawas dan pengurus Inkindo Papua, di Jayapura, (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Djuli Mambaya merasa gerah dengan kinerja sejumlah konsultan pengawas di bumi cenderawasih yang tak maksimal bahkan tidak berada di lapangan, saat dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi proyek, di beberapa kabupaten.

Berkenaan dengan hal itu, dirinya pun lantas melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Papua, Kamis (28/12/2017) sore.

Para pengurus Inkindo Papua beserta sejumlah konsultan yang menyambutnya langsung mendapat teguran keras.  “Harusnya ada empat orang konsultan pengawas di lapangan setiap hari. Ketika saya berkunjung ke lokasi proyek satu orang pun tak nampak. Ini kan memalukan, dimana mereka konsultan pengawas?,” seru dia.

Djuli yang disela-sela pertemuan itu pun langsung bergegas keluar dari ruangan ketika para konsultan pengawas tak mampu membuktikan kehadiran mereka di lapangan.

“Tidak boleh kita bermain dengan pekerjaan. Itu sebabnya saya marah. Ini rusak semua pekerjaan. Makanya saya tak ragu akan mem-blacklist konsultan pengawas yang tak kerja benar”.

“Intinya saya akan minta konsultan pengawas ini untuk membuktikan bahwa mereka ada di lapangan. Bila tidak maka akan kita berlakukan penundaan pembayaran. Pembuktian bisa dengan foto atau dokumentasi lainnya. Sebab saya kesal karena saat ke lapangan mereka tidak ada,” keluhnya.

Djuli pada kesempatan itu, makin tersulut emosinya ketika mendengar penjelasan sejumlah pengurus Inkindo, bahwa sebagian besar konsultan yang menyambutnya saat Sidak, berasal dari luar Papua dan tak memiliki kantor di Papua.

“Ini juga jadi pertanyaan? Kenapa mereka konsultan yang tidak punya kantor di Papua, bisa ikut tender di Papua? Ini kan dari luar”.

“Ini saya lihat pekerjaan mafia. Sebab ada konsultan datang dari luar daerah tapi bisa menang tender di Papua. Dilain pihak, mereka pun tak muncul di lapangan. Makanya saya usulkan, Pokja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua harus diperiksa. Siapa yang bermain dengan konsultan harus ditemukan. Sebab dampaknya sangat besar,” ketusnya.(Erwin  / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here