DPRD Keerom Tutup Masa Sidang Tahun 2017

0
547
Suasana Rapat Penutupan Masa Sidang III Tahun 2017 oleh DPRD Keerom. (Rif / Koran Harian Pagi Papua)
Suasana Rapat Penutupan Masa Sidang III Tahun 2017 oleh DPRD Keerom. (Rif / Koran Harian Pagi Papua)

KEEROM (LINTAS PAPUA)  –  Menandai berakhirnya tahun 2017, DPRD Keerom menggelar Penutupan Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Keerom tahun 2017 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Keerom, Syahabuddin, SP, MH. Kegiatan tersebut digelar Kamis (28/12/2017) sore hingga malam hari di uang Sidang DPRD Keerom Jl. Trans Irian, Arso Kota.

Kegiatan diikuti sekitar 50 Orang, hadir diantaranya, Muh. Markum (Wakil Bupati Keerom), AKBP Muji Windi Harto (Kapolres Keerom), Mayor Inf M. Yani (Pabung Keerom), Kapten Inf Alif Jibril (Wadan Satgas Pamtas Yonif Para Raider 432/WSJ), Hulman Sitinjak (Asisten II Kab. Keerom), Winoto (Asisten III Kab. Keerom), Nahor Sibiar (Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Keerom), dan 14 anggota DPRD Keerom yang hadir.

Setelah break untuk sholat magrib, sidang dilanjutkan dengan laporan Progres hasil sidang Paripurna Masa Sidang III oleh Sekwan DPRD Keerom, Daniel Panca, dilanjutkan Penyerahan hasil Progres Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Keerom tahun 2017 dari Ketua DPRD Keerom, Bapak Syahabuddin kepada Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM.

Usai penyerahan progress, Wakil Bupati Keerom menyampaikan terimakasih dalam sambutannya. ‘’Pemerintah menyampaikan terimakasih kepada segenap anggota dewan yang pada masa sidang III ini melalui alat kelengkapan dewan telah bekerja keras sehingga dapat dicapainya persetujuan bersama atas 7 (tujuh) raperda non APBD dan persetujuan DPRD atas penghapusan barang milik daerah,’’ungkapnya.

Suasana Rapat Penutupan Masa Sidang III Tahun 2017 oleh DPRD Keerom. Tampak Suasana Sidang. (Rif / Koran Harian Pagi Papua)

Adapun persetujuan penghapusan barang milik daerah yang dimaksud adalah Penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Pencabutan peraturan daerah tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Pencabutan peraturan daerah tentang restribusi ijin gangguan, Raperda tentang perubahan perda Kab. Keerom tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perubahan perda keerom tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Raperda kawasan tanpa rokok serta pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kab. Keerom. ‘’Raperda ini selanjutnya akan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,’’lanjutnya.

Sedangkan Ketua DPRD Keerom, Syahabuddin, SP, MH, mengemukakan bahwa rapat kerja yang dijadwalkan Bamus DPRD dan alat kelengkapan dewan lainnya telah berjalan baik karena terjalinnya hubungan kemitraan dengan pemerintah.

‘’Hal ini juga merupakan tugas pokok amanah serta tanggungjawab DPRD dan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui lembaga DPRD yaitu melaksanakan tugas dan tanggungnya baik sebagai Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan,’’jelasnya. (Rif / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here