KPK Soroti Keuangan Daerah, Bupati Kam Diminta Pilih Pejabat Inspektorat Baik

Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di seluruh kabupaten. Oleh karenanya, para bupati diimbau agar dapat menempatkan pejabat dan staf berkompeten untuk di Inspektorat.

“Sebab yang kami takutkan para bupati ini memilih orang yang kurang tepat, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi lemah,” katanya.

“Atau jangan-jangan bupati menempatkan seseorang pada jabatan inspektur hanya untuk melengkapi posisi ad hoc atau kelembagaan yang ada. Nah hal seperti ini yang mesti dihilangkan, agar pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kedepan bisa lebih maksimal,” terang Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang, Rabu (27/12/2017) di Jayapura.

Menurut dia, untuk memaksimalkan kinerja Inspektorat kedepan, KPK bersinergi denganpemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan eselonisasi pejabat Inspektur dari II ke I. Dengan demikian, seorang inspektur akan setara dengan Sekda.

Peningkatan eselonisasi ini, diharapkan memaksimalkan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengawal serta mempertahankan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Para Bupati di Papua, saat mengikuti satu kegiatan di Jayapura, pekan lalu. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

Dilain pihak meminimalisir para pejabat di kabupaten agar terhindari dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK maupun pihak berwenang lainnya. “Serta hal yang tak kalah penting adalah menekan tindakan pungutan liar (pungli). Sebab tindakan ini sekarang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk dihilangkan dan ditekan,” ujarnya.

Dia berharap peningkatan eselonisasi yang saat ini sudah disodorkan kepada Presiden Joko Widodo, dapat segera terelisasi. Sebab banyak pihak menilai, jika tak ditingkatkan statusnya, maka Inspektorat seluruh Indonesia tak memiliki kekuatan melakukan pengawasan.

“Selama ini kan inspektorat kabupaten tidak melapor ke provinsi. Sehingga nanti kedepan setelah ditingkatkan eselonisasinya, maka inspektorat kabupaten akan melapor ke provinsi. Lalu seterusnya provinsi melapor ke Kementerian Dalam Negeri”.

“Dengan begitu, kita harap kinerja pengawasan pengelolaan keuangan akan makin membaik. Namun pada prinsipnya, kami di provinsi jika ada keinginan dari pemerintah kabupaten untuk berkonsultasi, kita sangat siap,” tutupnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...