Catatan Akhir Tahun 2017 Untuk Pemajuan HAM di Tanah Papua

0
82
Ilustrasi Aksi Massa KNPB di Lingkaran Abepura, Senin (15/8/2016 (LintasPapua.com)
Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua (berdasi merah), (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society organization) yang berfokus pada gerakan advokasi hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

 

Dalam hal ini memiliki catatan-catatan mengenai perkembangan pemajuan HAM di Tanah Papua sepanjang tahun 2017 yang senantiasa mencerminkan wajah buram dan mengkhawatirkan.

 

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Harian Pagi Papua, Kamis (28/12/2017), sekaligus menjelaskan, bahwa masalah tersebut disebabkan karena pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak menunjukkan adanya kemauan politik (political will) dalam mendorong proses penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi sepanjang lebih dari 50 tahun di Tanah Papua.

 

“Termasuk pula, Presiden Jokowi dan jajarannya tidak mampu memberikan jaminan hukum dan kepastian bahwa berbagai bentuk tindakan kekerasan aparat negara (TNI dan Polri) terhadap rakyat sipil di Tanah Papua akan berhenti dan atau tidak akan terjadi lagi dalam waktu saat ini maupun masa depan,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, yang juga Advokat dan Pembela HAM Internasional di Tanah Papua/Pernah Meraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada .

 

 

 

Indikatornya adalah 3 (tiga) kasus yang diduga keras merupakan pelanggaraan HAM yang Berat berkategori kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b dan pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

 

Ketiga kasus tersebut adalah dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam kasus Wasior-Kabupaten Teluk Wondama-Provinsi Papua Barat tahun 2001, kasus Wamena-Kabupaten Jayawijaya-Provinsi Papua tahun 2003 dan kasus Lapangan Karel Gobay, Enarotali-Kabupaten Paniai-Provinsi Papua tanggal 8 Desember 2014.

Ilustrasi Aksi Massa KNPB di Lingkaran Abepura, Senin (15/8/2016 (LintasPapua.com)

 

Kasus Wasior dan Wamena, meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah melakukan tugas penyelidikan sesuai amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

 

Namun belum jelas bagaimana kelanjutan proses hukum kedua kasus pelanggaran HAM Berat tersebut dapat diselesaikan oleh negara melalui Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM yang dibentuk sesuai amanat undang undang.

 

Sementara kasus Paniai 2014, Tim Ad Hoc Komnas HAM sudah mendengar keterangan sesuai proses hukum dari sejumlah anggota Polri di lokasi kejadian perkara atas akses dari Kapolri, tapi Tim Ad Hoc Komnas HAM sama sekali belum memperoleh akses dari Panglima TNI untuk dapat mendengar keterangan dari para anggota Paskhas TNI AU yang bertugas saat kejadian 8 Desember 2014 di sekitar lapangan Karel Gobay. Enarotali tersebut.

 

Sepanjang tahun 2017, beberapa kali Presiden Jokowi datang berkunjung ke Tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, tapi sayang sekali Kepala Negara ini hanya memfokuskan dirinya pada mengutamakan pembangunan kesejahteraan dan infrastruktur belaka tanpa mau sedikitpun menyentuh “akar masalah” yang senantiasa menjadi sumber konflik di Tanah Papua.

Massa Aksi KNPB saat dikawal Aparat Kepolisian, Agar Tidak Mengganggu Kemancetan. (LintasPapua.com)

Hal itu tergambar dalam kasus Tembagapura pada Oktober dan November 2017 dimana sedikitpun Presiden Jokowi tidak “terlibat” dalam mengupayakan penyelesaian secara damai atas kasus yang kemudian disebut sebagai “penyanderaan” oleh aparat keamanan (TNI dan Polri) di satu pihak, sementara oleh masyarakat sipil dan TPN OPM di pihak lain menyebut sebaga “bukan penyanderaan” tapi “penyekapan” atai “pengisolasian”.

 

Pada akhirnya institusi TNI melalui mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan bagi para prajuritnya yang terlibat dalam “operasi pembebasan sandera”, sementara Negara melalui Presiden tidak nampak dalam hal tersebut.

 

Di samping itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dan berkumpul serta berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 di Tanah Papua sangat meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini.

 

Dimana setiap saat ketika para mahasiswa dan pemuda Papua serta organisasi HAM seperti LP3BH hendak melakukan aksi-aksi damai guna mengenang peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Ilustrasi Foto sejumlah peluru terpakai yang beredar di masyarakat setelah adanya peristiwa penembakan di Deiyai. (istimewa)

Aparat keamanan dari TNI dan Polri, khususnya intelijen sudah melakukan “pengintaian” dan “infiltrasi” untuk memantau segenap rencana aksi damai yang secara hukum sudah ditempuh prosedur sesuai amanat Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

 

Di beberapa kota besar di luar Manokwari seperti di Jayapura Merauke, Wamena, Nabire, Biak dan Sorong serta Fakfak, sepanjang tahun 2017 tercatat lebih dari 300 orang ditangkap dan ditahan serta dimintai keterangan oleh aparat keamanan/penegak hukum dari Polri setelah aksi damainya “dibubarkan” secara paksa.

 

Sementara itu, pada tingkat internasional di level Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) baik di Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa-Swiss maupun di Sidang Majelis Umum PBB di New York-Amerika Serikat pada bulan September dan Oktober 2017.

 

Justru masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua berkategori kejahatan genosida (the crime of genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) menjadi isu yang hangat dibahas dan didorong langkah penyelesaiannya dengan melibatkan PBB sebagai fasilitator.

Perwakilan Wartawan Saat Memasang Lilin Tanda Berduka Cita Atas Kejadian Pelanggaran HAM Kasus Deiyai. Dalam Aksi 1000 lilin di Wamena. (Ema)

Negara-negara dari kawasan Pasifik seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Nauru dan St.Vincen and Grenadines dari kawasan Karibia secara bergantian mengangkat isu pelanggaran HAM di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun disertai kekhawatiran mereka terhadap ancaman kepunahan etnis ras Melanesia di atas Bumi Cenderawasih tersebut dalam beberapa tahun mendatang apabila PBB tidak mengambil sikapnya.

 

Kepulauan Solomon melalui juru bicaranya Barret Salato di depan Sidang Dewan HAM PBB sempat menawarkan proposal agar PBB terlibat dalam memfasilitasi terjadinya dialog konstruktif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan mempertemukan Pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua (OAP).

 

Dengan demikian LP3BH cenderung melihat bahwa proses penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun sejak 1962-saat ini tidak bisa lagi diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional Indonesia semata, tapi sudah saatnya dipertimbangkan untuk menggunakan mekanisme hukum internasional dengan melibatkan PBB.

Ilustrasi Masyarakat –
Solidaritas Rakyat Peduli Budaya Mee (SRPBM) Kabupaten Dogiyai mengelar aksi demo damai (LintasPapua.com)

Oleh sebab itu, LP3BH memandang sangat relevan dan urgen untuk PBB dapat segera mengirimkan Pelapor Khusus (Special Rapporteur) dalam aspek/bidang kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) serta kebebasan berekspresi dan berpendapat (freedom of expretion and speech) dan kebebasan berkumpul dan berserikat (freedom of assembly and unity) serta anti penyiksaan untuk berkunjung ke Tanah Papua dalam tahun 2018 mendatang.

 

Kunjungan para pelapor khusus PBB ini amat diperlukan dan mendesak dilakukan di tahun 2018 sebagai ajng penting untuk mendorong dilaksanakannya langkah-langkah penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang Berat sepanjang lebih dari 50 tahun di Tanah Papua pada tingkat internasional. (*)