Jenis Pesawat Air Truck angkutan BBM yang digunakan PT. Pertamina untuk angkutan ke daerah pedalaman Papua (Foto Siagian)

PONTIANAK  (LINTAS PAPUA)  –  Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terhambat. Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.

 

Namun, kondisi tersebut tidak bisa selamanya dijadikan alasan. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga BBM ini mulai diupayakan untuk sama di seluruh pelosok Tanah Air.

 

Sebelumnya, perbedaan harga BBM di sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga seringkali mengakibatkan harga komoditas menjadi jauh lebih mahal dibanding dengan daerah lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi bangsa Indonesia.

Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga BBM ini mulai diupayakan untuk sama di seluruh pelosok Tanah Air. Tampak Angkutan Pertamina saat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. (Foto Kris / Biro Pers Setpres)

“Ini yang sering saya sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan,” ujarnya saat peresmian BBM Satu Harga di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat, 29 Desember 2017.

 

Kebijakan BBM Satu Harga merupakan jawaban atas permasalahan itu. Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut. Presiden mengakui bahwa kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan. Apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi, apa pun harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Joko Widodo, saat peresmian BBM Satu Harga di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat, 29 Desember 2017. (Foto Kris / Biro Pers Setpres)

“Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp300 triliun diberikan, ini kenapa Rp1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!” kata Presiden.

 

Selama ini, Papua sering dijadikan contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Namun, selain di Papua, ternyata banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa. Seperti di Kalimantan dan Sulawesi misalnya, di sana harga BBM bisa melonjak hingga enam kali lipat dari harga di Pulau Jawa.

Presiden Jokowi, saat melihat dari dekat. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terhambat. (Foto Kris / Biro Pers Setpres)

“Di daerah perbatasan Kapuas Hulu harganya bisa Rp40 ribu per liter. Kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu,” tuturnya.

 

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ini, Kepala Negara langsung meresmikan secara serentak kebijakan BBM Satu Harga yang juga berlaku di Kalimantan dan berbagai daerah lainnya. Hal tersebut tentunya akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata agar distribusi pasokan BBM menjadi lebih mudah.

Prasasti BBM Satu Harga. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga BBM ini mulai diupayakan untuk sama di seluruh pelosok Tanah Air. (Foto Kris / Biro Pers Setpres)

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM berkeadilan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah,” ucapnya mengakhiri.

Pelayanan Pertamina di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua . (istimewa)

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik. (Eveerth Joumilena)