HMS Yang Selalu Dikenal Sebagai Bapak Pemberdayaan Masyarakat

210
Habel Melkias Suwae (Foto Istimewa)
Habel Melkias Suwae (Foto Istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Sepuluh tahun atau dua periode Habel Melkias Suwae,S.Sos, M.M memimpin Kabupaten Jayapura, atau yang dikenal dengan Bumi Kenambai Umbai. Dalam masa kepemimpinannya HMS sapaan akhirnya dikenal sosoka yang merakyat dan berhasil membangun Kabupaten Jayapura.

Salah satu karya HMS yang masih dikenang hingga saat ini dan diadobsi sejumlah daerah yaitu Program Pemberdayaan Distrik dan Kampung (PPDK). Ketika masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura program PPDK sudah pernah di usulkan oleh HMS, namun di tolak karena dianggap pemborosan biaya.

Ide brilian PPDK yang dicetus oleh HMS, sebagai upaya mempercepat proses pembangunan diKabupaten Jayapura yang saat itu memiliki 24 Distrik sebelum pemekaran Keerom dan Sarmi.

Kepada wartawan belum lama ini, HMS menuturkan sejak menjabat sebagai Bupati tahun 2002 program PPDK tersebut langsung di jalankan dengan dana 1 Miliar per Distrik. Atas kebijakan ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 24 Miliar dari APBD untuk memuluskan program tersebut.

Bagi HMS, program PPDK dimaksud, masyarakat selaku pemiliki kekuasaan tertinggi dapat terlibat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban dana tersebut, masyarakat tidak jadi penonton dalam sebuah proses pembangunan.

“Masyarakat yang punya kampung, mereka berpikir apa yang menjadi kebutuhan utama di kampung, trus mereka membangun sendiri, mereka terima upah sendiri, dengan demikian menekan kebocoran anggaran dalam pelaksanaan proyek,” tutur Habel Suwae.

Dana 1 Miliar yang di kuncurkan tersebut menurut HMS diperuntukan untuk membiayai kegiatan rutin kantor Distrik Rp.200.000.000,- dan Rp.800.000.000,- untuk belanja pembangunan.

Pada 11 Desember 2004 terjadi pemekaran di Kabupaten Jayapura yaitu Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi. Akibat dari pemekaran tersebut, jumlah Distrik yang awalnya 24 menjadi 11 Distrik. Sehingga anggara PPDK turun menjadi Rp.850.000.000,-/ distrik sehingga total anggaran menjadi Rp.9.350.000.000,-

“Awalnya berjalan PPDK sempat dirasakan menganggu keuangan daerah, sejumlah mata anggaran harus di pangkas untuk mengurangi beban daerah, namun  setelah berjalan semua bisa berjalan lancar,” tutur HMS.

Penguncuran dana tersebut di awasi langsung oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dan hasilnya tidak ditemukannya penyalagunaan/penyimpangan dana PPDK tersebut. Meskin demikian HMS ingin mendengar langsung terkain dengan pengunaan anggaran tersebut langung dari Masyarakat.

Atas niat ini, dilakukan kunjungan Distrik yang saat itu terbagi dalam IV wilayah pembangunan, hasilnya masyarakat sangat menerima program tersebut dan meminta terus di lanjutkan dan program tersebut berjalan hingga saat ini.

“Saat kunjungan ke Distrik masyarakat menyambut baik program ini, dan meminta di lanjutkan, dan dilanjutkan hingga saat ini,” tutur bakal calon wakil gubernur Papua ini. (JW)