Sejumlah Aktivis Papua Ikut Diplomat Briefing di Kedubes Amerika

0
351
Ilustrasi Bendera Amerika Serikat dengan patung Liberty (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Advokat,  Yan Christian Warinussy dipercayakan memimpin sejumlah aktivis dan pembela hak asasi manusia (human rights defender) melakukan diplomat briefing di Kantor Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, pada Selasa, (19/12/2017).

 

Pelaksanaan diplomat briefing ini merupakan bagian dari gerakan advokasi HAM yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil bersama-sama dengan para korban dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kantor Perwakilan Provinsi Papua.

 

“Dalam acara diplomat briefing tersebut kami memberi paparan mengenai perkembangan situasi hak asasi manusia di Tanah Papua,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy

 

 

Dirinya menyampaikan, bahwa kendatipun negara Indonesia telah memiliki seperangkat aturan hukum mengenai perlindungan HAM seperti Undang Undang Nomor 39 tahunan 1999 tentang HAM, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Regarding Treatment or Publishing (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia).

 

“Juga Indonesia sudah mengesahkan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy

 

 

Bahkan Indonesia juga secara seksama mengakui dan mengatur aspek penegakan hukum dalam konteks perlindungan HAM dalam pasal 27, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I dan pasal 28J Undang Undang Dasar 1945.

Dengan memiliki seperangkat aturan hukum tersebut seharusnya Indonesia  mampu menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Tanah Papua secara bijaksana.

 

Akan tetapi dalam kenyataannya, berbagai kasus pelangaran HAM di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun ini tidak dapat diselesaikan secara hukum.

 

Walaupun Pemerintah bersama Komnas HAM sudah menetapkan 3 (tiga) kasus pelangaran HAM yang Berat seperti Wasior 2001, Wamena 2003 dan Paniai 2014.

 

Tapi ketiga kasus tersebut dalam proses hukumnya mengalami berbagai kendala yang sangat mendasar (substansi) untuk diselesaikan secara hukum hingga ke pengadilan HAM.

 

Kasus Wasior dan Wamena sudah diinvestigasi kembali tapi soalnya terletak pada apakah Presiden Joko Widodo dapat memberi dukungan politik yang penuh dan jaminan perlindungan hukum bagi para korban untuk dibawa ke pengadilan HAM.

 

Kemudian kasus Paniai, Komnas HAM sudah mendapatkan akses dari Kapolri untuk memeriksa dan memperoleh keterangan dari pata prajurit Polri di Enarotali-Paniai.

 

Namun Komnas HAM hingga saat ini belum mendapatkan akses yang sama dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) untuk meminta keterangan dari sejumlah prajurit Paskhas TNI AU yang bertugas di Enarotali-Paniai saat itu (8/12/2014).

 

Inilah kendala-kendala politik yang dipandang sebagai halangan penting dalam proses penegakan hukum mengenai penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM di Tanah Papua saat ini.

 

Oleh sebab itu kami meminta kepada pemerintah Amerika Serikat melalui Political Officer Ibu Meredith L.Champlin untuk memberi saran kepada pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar segera menyelesaikan proses hukum dari kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.

 

“Ini bagi kami para Pembela HAM dan organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua sangat penting dan bersifat mendesak, karena jika pemerintah Indonesia tidak melakukannya,” kata penerima Penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 dari Canada/ Advokat.

 

Dengan demikian maka masyarakat Papua bersama korban-korban pelanggaran HAM di Tanah Papua dapat memilih langkah penyelesaian melalui mekanisme internasional dengan melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum dan Dewan HAM nya.

 

LP3BH Manokwari juga mempertimbangkan untuk melakukan gerakan advokasi HAM ke Dewan HAM PBB untuk mendesak dikirimnya Pelapor Khusus untuk Perlindungan hak masyarakat adat dan bangsa pribumi ke Tanah Papua pada tahun 2018 mendatang.

 

“Juga kunjungan pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat serta pelapor khusus mengenai anti penyiksaan serta pelapor khusus untuk kebebasan berserikat dan berkumpul,” kata Pembela HAM di Tanah Papua ini. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here