Pesan Papua Untuk Kedatangan Presiden Jokowi ke Nabire

0
5
Presiden Jokowi, saat memakai rumbai - rumbai di kepala, yang merupakan ciri khas Budaya Papua. (istimewa)
John NR. Gobai (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Anggota DPR Papua Dapeng Meepago, John NR Gobai, mengatakan, sangat memberikan apresiasi atas kedatangan Presiden Joko Widodo sangat mengapresisi khususnya di Wilayah Nabire tapi Wilayah Adat Mepago pada umumnya.

Rencana kedatangan yang kami ketahui adalah untuk meresmikan beberapa fasilitas umum diwilayah Nabire seperti PLN dan RSUD yang dibangun lewat program pemerintah melalui APBN,  karena membangun daerah adalah kewajiban Pemerintah dan hak Masyarakat adalah untuk dapat menikmati pembangunan dari kewajiban pemerintah tersebut.

Namun kami ingin meminta,  ketegasan, sikap dan keputusan Presiden terkait dengan sejumlah kasus Pelanggaran HAM yang oleh, KOMNAS HAM telah ditetapkan sebagai kasus Pelanggaran  HAM BERAT.

 

“Terutama Kasus Paniai Berdarah Tahun 2012 yang dijanjikan oleh Negara melalui presiden untuk diselesaikan namun hingga kini belum terselesaikan hingga hari ini. Dan perlu diingat oleh Presiden bahwa ini adalah janji yang menunjukkan wibawa Negara. Maka, kami menagih janji Presiden terkait penyelesaian kasus tersebut,” katanya.

Ketua Dewan Adat Paniyai ini meminta, Presiden terhadap kasus perampasan dan pencaplokan tanah yang diduga melibatakan oknum institusi Negara baik TNI dan Polri yang berkonspirasi bersama sejumlah investor di sector kehutanan, perkebunan.

 

“Dan pertambangan khusus wilayah Nabire dan Wilayah Adat Mepago pada umumnya seperti; Perkebunan Sawit di Wami suku yerisiam,konflik pertambangan di Mosairo Nifasi suku wate dan juga sawit di Timika tapi juga konflik-konflik lainya,” ungkap John NR Gobai, yang baru saja dilantik menjadi Anggota DPR Papua ini.

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah kegiatan. (Biro Sekretariat Presiden)

Maka dengan kehadiran Presiden di Nabire ini, kami meminta secara resmi untuk Presiden mengintruksikan secara tertulis, agar oknum-oknum TNI dan POLRI tidak lagi melakukan bisnis baik langsung maupun tidak langsung tapi juga melakukan pengamanan di perusahan-perusahan perkebunan sawit, pertambangan dan usaha-usaha lainya di wilayah Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika.

“Karena harus disadari oleh presiden bahwa pendekatan aparat keamanan disector bisnis telah menjadi Pintu Besar untuk terjadinya pelanggaran HAM diwilayah Mepago,” kata John NR Gobai, yang juga Dewan Adat Wilayah Meepago

Semoga kehadiran Presiden di Nabire ini dapat merubah situasi pengelolaaan sumber daya alam yang menghormati masyarakat pemilik hak di wilayah Mepago. (*)