KPU Papua Gelar Rakor Pemetaan Daerah Rawan Konflik Pilgub 2018

0
321
Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Papua melakukan rapat koordinasi pilkada Kabupaten dan pemetaan daerah Rawan konflik di Provinsi Papua tahun 2018. (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Papua melakukan rapat koordinasi pilkada Kabupaten dan pemetaan daerah Rawan konflik di Provinsi Papua tahun 2018, rapat ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 18 – 20 Desember 2017 di Grand Abe Hotel  Kota Jayapura.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang daerah yang dianggap rawan terjadinya konflik. Selasa (19/12/2017).

 

Ketua Panitia,  Ruslan, SE, M.Si.,  melaporkan, pelaksanaan dengan melibatkan Perwakilan dari tujuh Kabupaten, yaitu Kabupaten: Mimika, Jayawijaya, Puncak, Membramo Tengah, Deiyai, Paniai,  Biak Numfor.

“Masing-masing Kabupaten di wakili enam perwakilan, yang akan melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,” ujar Ruslan, SE, M.Si.

Disampaikan ,  bahwa materi yang akan diberikan adalah tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peta Daerah Rawan Konflik di Provinsi Papua.

Sementara itu,  Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy, SE, mengatakan, bahwa  diskusi kita hari ini untuk menghindari permasalahan kerawanan saat pencoblosan saat pemilukada.

“Supaya pilkada berjalan lebih baik lagi, kondisi kerawanan calon independen, supaya kita lebih maju lagi. Kita juga men cari solusi dari kerawanan daerah noken,” jelasnya.

Dikatakan, bahwa KPU harus berpedoman dan memegang PKPU, meskipun pada kenyataannya KPU tidak sepenuhnya bisa memegang PKPU,  karena tingkat keamanan dan kerawanan yang ada di masing-masing wilayah tinggi.

Komisioner Anggota KPU Papua, Tarwinto dan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat kegiatan berlangsung. (Fransisca/LintasPapua.com)

“Bawaslu merupakan Pengawas bagi KPU dalam melaksanakan Pemilu dan kita harus bersinergi dengan Aparat Keamanan untuk melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi sekecil apapun konflik yang akan terjadi,” ungkapnya.

Ditanmbahkan,  bahwa pada tahun 2018 KPU Provinsi Papua akan melibatkan seluruh Pihak Terkait baik Kepolisian, TNI, Intel, Bawaslu dan lain sebagainya dalam Pilkada Tahun 2018.

Senada dengan itu, Komisioner Divisi Hukum, Tarwinto, S.Pd, M.Si.,  menyatakan,  kami ingin mendapatkan informasi progres terkait kerawanan kondisi di seluruh Papua, terkait dengan keterlambatan verifikasi Mohon untuk koordinasi dengan Panwas setempat.

Komisioner Anggota KPU Papua, Tarwinto dan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat kegiatan berlangsung. (Fransisca/LintasPapua.com)

“Segera di laksanakan dengan baik, karena KPU provinsi meminta untuk melakukan tahapan sesuai aturan yang ada supaya semua berjalan sesuai agenda,” jelasnnya.

Diharapkan, adanya Harap melakukan rekap di tingkat PPD dan PPS sebelum tanggal jatuh tempo agar dilakukan verifikasi. Tingkat kerawanan untuk perseorangan masih kecil hanya kalau masuk ke organisasi resiko kerawanan bisa besar. (Fransisca / LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here