Pasca Bupati dan Wabup Dilantik, Korneles Imbau Rakyat Bersatu Kembali

0
3
Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)
Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Polemik Pilkada Kabupaten Jayapura telah berakhir dengan pasangan Mathius Awoitauw-Giri Wijayantoro resmi di lantik oleh Gubernur Provinsi Papua, belum lama ini di Sasana Krida Kantor gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura.

Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring mengimbau masyarakat bersatu kembali.

“Jadi, kalau ada berita bohong maka masyarakat tidak perlu tanggapi dan juga tidak perlu terpengaruh. Untuk itu, maysarakat di Kabupaten Jayapura seluruhnya bersatu dan kita konsentrasi untuk membangun Kabupaten Jayapura bersama Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih,” ujar Korneles.

Korneles mengatakan, itu usai di tanya wartawan harian ini, di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (15/12/2017) sore lalu.

Polemik Pilkada Kabupaten Jayapura di nilai telah selesai dengan di lantiknya Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura oleh Gubernur Provinsi Papua. Atas dasar itu, Korneles berharap, masyarakat kembali bersatu.

Kalau masih ada yang mau gugat, silahkan saja. Tapi, tidak akan mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak akan mempengaruhi perolehan suara. Juga kalau ada informasi soal diskualifikasi itu tidak mungkin, karena gak ada urusan dengan itu, kata Korneles.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat membacakan sambutan dalam pelantikan Bupati Jayapura dan Bupati Intan Jaya di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Tampak BUpati Mathius Awoitauw dan Wakil Bupati Giri.  (Irfan)

Jadi, PTUN itu ranahnya bukan ke diskualifikasi dan tidak ada pengaruh untuk menggugurkan putusan MK. Itu hanya sanksi administrasi karena pasangan calon gugat KPU, bukan gugat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga yang kena sanksi adalah KPU, namun KPU tentunya punya dasar-dasar. Namanya rekomendasi yakni, bisa di tindaklanjuti dan juga bisa tidak di tindaklanjuti, imbuhnya seraya menambahkan rekomendasi itu untuk mendapat pertimbangan.

Selain itu, Korneles juga mengimbau kepada sekelompok masyarakat di daerah ini agar menghentikan untuk memberi informasi yang tidak benar di media sosial (MedSos) baik berupa fitnahan, ujaran kebencian dan mungkin masih ada dendam politik hingga menyudutkan nama Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.

Kata Korneles, sudah tidak usah lagi berpikir soal polemik Pilkada. Berhenti berpikir hal itu dan sudah selesai semuanya.

“Kepada pasangan calon yang masih belum terima, mari kita mengakui keunggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang unggul sekarang. Kok sudah tidak unggul, masih mau cari-cari dukungan apa lagi. Mayoritas kan rakyat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sekarang ini, berarti representatif rakyat mau mereka berdua. Kalau tidak dapat dukungan rakyat, saya minta untuk berhenti dan mari bergabung untuk bangun Kabupaten Jayapura,” katanya.

Saya pikir sudah saatnya kita bersatu kembali dan juga saya pikir sudah bersatu. Itu cuma hanya sekelompok orang saja yang berkoar-koar. Tapi, mayoritas masyarakat di Kabupaten Jayapura ini sudah bersatu. Kita tinggal tunggu visi misi kepala daerah ini di masukkan ke RPJMD 2017-2022, maka janji-janji kepala daerah dan wakil kepala daerah ini bisa di laksanakan dengan RPJMD, yang akan kita tetapkan pada tahun 2018 mendatang, tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)