Tingkat Kerawanan Pilgub 2018 di Papua Jadi Perhatian Bawaslu RI

0
72
Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena, saat menyampaikan sambutannya. (Fransisca/LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Masalah kerawanan yang terjadi di Papua, ikut menjadi perhatian dari  Bawaslu RI, sebagaimana kehadiran  Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Frits Edward Siregar saat melakukan Launching Pengawasan Partisipatif.

 

Dalam kesempatan tersebuut, Frits Edward Siregar menyebutkan bahwa ada 28 indikator besar yang dikelompokkan menjadi tiga komponen untuk menilai tingkat kerawanan suatu daerah pemilihan. Dari beberapa Provinsi yang ada, Papua masuk dalam salah satu daerah yang dinilai rawan.

Frits Edward menjelaskan, dari 28 indikator besar yang dikelompokkan menjadi tiga komponen itu yakni konstetasi, penyelenggara dan ketiga adalah masyarakat.

 

“Tentang konstetasi dirinya mencontohkan seperti para partai politik yang bermain, aktor-aktor yang bermain, gesekan-gesekan yang pernah terjadi dan apakah akan terjadi kembali di masa akan datang dan apakah ada suku-suku yang dominan dalam sebuah pemilihan,” ujar Frits Edward Siregar, saat diwawancara, usia melaunching Pojok Bawaslu sebagai pusat pengawasan partisipatif.

Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi dan launching di Bawaslu Papua. (Fransisca/LintasPapua.com)

Dikatakan, bahwa kita tidak ingin pemilihan itu didasarkan oleh karena kesukuan tetapi kita minta kepada setiap calon kepala daerah itu membawa ide apa yang mau dipakai. Tetapi pada saat sebuah ide kesukuan itu dikedepankan daripada program-program itu akan membawa adanya sebuah potensi konflik,”  katanya.

Diatambahkan, bahwa dari segi penyelenggara yang pernah berurusan dengan DKPP, indikasi terkena pidana ataukah pernah mendapatkan teguran dari Bawaslu maupun dari KPU Pusat.

 

“Sedangkan yang ketiga, adalah dari masyarakatnya, dimana masyarakat dilihat dari keaktifannya untuk memilih, aktif untuk terlibat dalam kampanye ataukah ada kerusuhan-kerusuhan di masa lalu,” jelasnya.

Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Frits Edward Siregar. (Fransisca/LintasPapua.com)

Diakui, bukan karena adanya kesukuan yang terjadi di Papua, tetapi ketiga komponen itulah yang kami gunakan dalam memberikan indikator.

 

“Jadi tingginya itu karena ketiga faktor tersebut, dan itulah yang membuat kenapa disebut sebagai tingkat kerawanan yang cukup tinggi,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Frits menambahkan, dalam konteks yang lain, Bawaslu bekerjasama dengan Kapolda masing-masing, lebih dekat terutama kepada daerah-daerah yang bersifat rawan tinggi atau pihak penyelenggaranya yang pernah berurusan dengan DKPP di masa lalu. (Fransisca / LintasPapua.com)