Merry Costavina Yoweni Terpilih Kembali Pimpin KAPP

0
530
Ketua KAPP, Merry Costavina Yoweni. saat kegiatan deklarasi kebangkitan ekonomi Papua di halaman kantor Gubernur Papua. (Erwin)
Kamar Adat Pengusaha Papua Pusat (KAPP) kembali memilih Merry Yoweni sebagai ketua umum periode 2018 – 2023. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Mayoritas Anggota Kamar Adat Pengusaha Papua Pusat (KAPP) kembali memilih Merry Yoweni sebagai ketua umum periode 2018 – 2023.

 

Keputusan ini terbit pada Konferensi III KAPP se-Bumi Cenderawasih, yang dilaksanakan selama sehari, pada Selasa lalu. Dimana dari 42 KAPP di kabupaten/kota se-Tanah Papua, 28 diantaranya satu suara atau secara aklamasi merekomendasi, mengusung serta memilih Merry Yoweni untuk memimpin KAPP.

 

 

Jumlah tersebut, dianggap telah memenuhi kuorum, yakni 50 persen plus satu. Demikian rilis yang diterima harian ini, Rabu (13/12/2017).

 

Sementara Ketua Panitia Konferensi III KAPP se-Tanah Papua Benyamin Gurik mengatakan, masa bakti kepengurusan yang lama semestinya berakhir pada 2018 lalu. Namun demikian, karena pertimbangan khusus, akhirnya pelaksanaannya dipercepat tiga bulan lebih awal.

Dia katakan, meskipun pelaksanaan konferensi ini dilakukan lebih awal, namun hal itu tidak menyalahi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sebab dalam ketentuan, menyebutkan bahwa konferensi tersebut dapat digelar lebih awal.

 

Dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti konstelasi yang akan terjadi pada 2018 di Papua karena pemilihan gubernur.

 

KAPP Konsisten mendorong kebangkitan ekonomi orang asli Papua melalui Pergub 18. (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)

“Makanya, dengan mempertimbangkan mengenai kondisi pemerintahan di Papua pada 2018, dimana akan menjadi tahun politik, lalu ada masa pemilihan gubernur lalu bupati di tujuh kabupaten. Sehingga konferensi ini diputuskan untuk dipercepat,” terang dia.

 

 

 

 

 

Benyamin menambahkan, konferensi ini juga mempertimbangkan bahwa jika pada 2018 tidak ada badan pengurus yang definitif, maka akan mempersulit upaya sosialisasi peraturan gubernur (pergub) ekonomi kerakyatan yang telah digagas KAPP.

 

Selain itu, pihaknya mengkhawatirkan tanpa sosialisasi atau konsolidasi, pergub tersebut dapat dianggap gugur.

 

“Makanya, ini semuanya ini bergantung pada kepengurusan KAPP. Sehingga penting bagi kami untuk segera melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kabupaten/kota. Sekaligus mendorong percepatan konferensi, untuk bisa mengawal dan mewujudkan pergub ekonomi kerakyatan itu,” terang dia. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here