UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu Jadi Landasan Pilkada Serentak 2018

0
631
Ilustrasi Suasana Warga Saat Ikut Pencoblosan pada Pemilukada 15 Februari 2017 lalu (LintasPapua.com)
Plh. Sekda Kota Jayapuura, Kepala Kesbangpol Papua dan Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, saat suasana sosialisasi undang – undang Pemilu. (Humas Setda Kota Jayapura)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pelaksana Harian Sekda Kota Jayapura, Drs Nurjainudin Konu, M.Kp mewakili Wali Kota Jayapura mengingatkan bahwa atmosfer pemilihan Gubernur di tahun 2018 dan pemilihan presiden serta pemilihan legislatif tahun 2019 semakin dekat.

“UU ini memiliki nilai strategis dan sangat penting disampaikan mengingat pilgub tahun 2018, serta pilpres dan pileg 2019,” katanya membuka sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura, di Hotel Grand Talent Abepura, Kamis 7 Desember 2017.

Menurutnya, UU Nomor 7 tahun 2017 ini, sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan pemilu serentak yang nantinya menjamin setiap ketentuan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Beberapa hal krusial yang disampaikan Plh. Sekda yakni jadwal tahapan pemilu, netralitas ASN, data penduduk pemilih, kampanye, tata cara pungutan dan penghitungan suara. Mengingat pecahnya konflik antar golongan berpotensi terjadi pada beberapa tahapan tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Jayapura Evert N. Merauje, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa UU ini merupakan bentuk dari tiga UU yakni Nomor 10, Nomor 7, dan Nomor 9.

“Sosialisais ini guna menyambut pemilihan Gubernur pada tahun 2018, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada tahun 2019, namun porsi dominannya pada pemilihan legislatif,” katanya.

Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, Musa Isir, M.Si mengatakan, sosialisais ini merupakan hal baru jadi perlu di sharing kalau ada hal yang belum dipahami mungkin bisa dimaklumi karena membangun pemahaman itu bertahap. Sistem politik dan iklimnya perlu dibangun sedemikian rupa agar tetap kondusif menyambut pesta demokrasi di masa yang akan datang.

Sosialisasi yang digelar sehari, melibatkan para pelaku politik dan pemangku partai politik di Kota Jayapura, dengan pemateri dari Kesbangpol Provinsi Papua. Sebagaimana diketahui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sejak UU Pemilu ini disetujui pada Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 Juli 2017 dan kemudian ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. (Humas Setda Kota Jayapura)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here