Tangani 7 Kasus Pungli di Papua, Tim Saber Pungli Harus Utamakan Pencegahan

0
2
Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar. (Roy / Koran Harian Pagi Papua)
Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar. (Roy / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kapolda Papua,  Irjen Pol Boy Rafli Amar meminta, kepada seluruh tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten dan Kota serta di Provinsi Papua untuk mengutamakan pencegahan pada praktek pungutan liar ketimbang penindakan di lapangan.

 

Hal itu di sampaikannya, usai rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru 2018 di Aula Rastra Samara Polda Papua, Senin  (11/12) kemarin.

 

Kapolda menuturkan, Satgas Saber Pungli masih terus berjalan dibawah pimpinan Irwasda Papua Kombes Pol Yakobus Marzuki, dengan melibatkan masing-masing unsur terkait. “Semua masih berjalan dan harus berjalan,” tuturnya.

 

Sebagai penasehat Tim Saber Pungli, Kapolda melihat tidak ada kendala yang dihadapi Satgas Saber Pungli. Pemerintah Papua juga telaha mendukung apa yang dilakukan Satgas Saber Pungli. Tercatat 7 kasus tindak pungutan liar yang terjadi di beberapa kabupaten di Papua, telah ditangani Satgas Saber Pungli.

 

“Pemerintah selama ini memang sudah berjalan, nanti kita sampaikanlah seperti apa keberhasilan. Dukungan terus berjalan,” ungkap Boy Rafli yang pernah menjabat Kapolda Banten.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Boy Rafli Amar, M.H, dalam suatu acara coffee morning di Polda Papua (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)

Ditempat terpisah, Ketua Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih (Saber) Pungli Provinsi Papua, Kombes Pol Yakobus Marzuki menuturkan  keberadaan Satgas Saber Pungli di Papua untuk memperbaiki pelayanan publik secara cepat dan murah, bukan menakut-nakuti masyarakat.

 

Sebagaimana  tertuang dalam Program Nawacita Presiden Joko Widodo, bahwa Satgas Saber Pungli terbentuk dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

 

“Ada tiga dasar hukum  yakni Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Peraturan Mendagri Nomor 977/5065/SJ/2016 pertanggal 30 Desember tentang penegasan pembentukan dan penganggaran unit pemberatan pungli tingkat provinsi, kabupaten/kota dan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/397/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang pembentukan unit saber pungli di Provinsi Papua,” jelasnya.

 

Marzuki menuturkan, pungli terjadi karena komitmen yang rendah pada penyelenggaraan pemerintahan, atasan tidak menerapkan pengendalian internal dan pengawasan melekat, maupun tidak diterapkannya SOP. Namun dia tidak memungkiri, mentalitas aparatur dan masyarakat rendah mempengaruhi terjadinya pungli.

 

“Intinya ada saling menguntungkan dan pengawasan tidak efektif. Konsepsi pungli sendiri itu ada suap, pemerasan, memberikan maupun menerima hadiah atau janji, serta gratifikasi,” ujarnya.

 

Sasaran tugas Satgas Saber Pungli, meliputi pelayanan masyarakat mulai dari kelahiran, perawatan di rumah sakit maupun pendidikan, pengurusan dokumen, pekerjaan hingga kematian. Selama ini, diakui Marzuki, masih banyak ditemukan pungutan liar dalam pelayanan pendidikan.

Kapolda Papua dalam sebuah kegiiatan. (istimewa)

“Pungutan berkedok dana iuran sekolah maupun iuran yang menggunakan istilah lain dengan maksud meminta biaya kepada orang tua siswa,” terang Marzuki.

 

Berdasarkan data Ombudsman RI tahun 2016, tercatat 49 persen laporan yang masuk berkaitan dengan dugaan pungutan liar. Sementara laporan pungli pada pengurusan izin, dokumen, kepegawaian, cukai dan pajak, pertanahan hingga pelayanan kesehatan masih berada dibawah ambang 10 persen.

 

“Ada 12 poin asas pelayanan publik, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tdiak dikriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentah, ketepatan waktu serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan,” paparnya.

 

Sejauh ini, Satgas Saber Pungli Provinsi Papua telah membentuk 24 Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) ditingkat Kabupaten/Kota di Papua. Dari 24 yang terbentuk, baru dua  UPP yang dikukuhkan, meliputi, Kabupaten Jayapura dan Kabupate Keerom.

 

“Ada 21 UPP belum dikukuhkan, namun 15 UPP diantaranya telah mengantongi Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota, artinya tinggal dikukuhkan. Untuk 6 UPP sisanya sama sekali belum ada Surat Keputusan,” bebernya.

 

Ia menyebutkan, Satgas Saber Pungli Provinsi Papua telah melakukan sosialisasi dan supervisi di lima kabupaten/kota di Papua dalam 2017. Sosialisasi terakhir dilaksanakan di Kabupaten Mimika dan Jayawijaya. “Sosialisasis ini meliputi tugas-tugas UPP di wilayah, agar unit-unit lain bisa bekerja maksimal,” katanya.

 

Semenjak pembentukan hingga Agustus 2017, UPP Saber Pungli Provinsi Papua berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak enam kasus di dua kabupaten. Dari enam kasus, dua kasus diantara telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan.

Ilustrasi Karyawan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor wilayah Maluku Papua mengkampayekan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2017. (Fransisca / LintasPapua.com)

“Ada tiga kasus pungli yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yakni, pungli di Pelabuhan, Pungli di Kantor Kelurahan Hedam, dan Pungli di Kantor Dinas Perindagkop Kota Jayapura,” terang Kamal.

 

Marzuki menambahkan, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan pungli melalui kegiatan pre-emtif untuk membangun budaya anti pungli, kemudian kegiatan preventif dengana melakukan pemetaan rawan pungli hingga pengawasan sistem pelayanan publik berbasih IT hingga tindakan represif.

 

“Aparatur sudah mendapat gaji dari pemerintah, jadi tidak diperkenan melakukan pungli, kalau tertangkap tentu akan ditindak tegas,” tegasnya. (Roy / Koran Harian Pagi Papua)