SKPD Kam Su Pakai Dana, Coba Selesaikan SPJ 2017 Dolo

0
440
foto bersama Wagub, Sekda, Asisten dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. (Erwin)
foto bersama Wagub, Sekda, Asisten dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, diimbau untuk segera menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran 2017.

“Sebab kalau SPJ sudah rampug semua, maka pemeriksaan berjalan baik dan lancar. Karena itu, sekali lagi saya minta SPJ harus diselesaikan tepat waktu,” imbau Wagub Klemen Tinal dalam apel pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (11/12) pagi.

 

Menurut Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,  Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI, dipastikan akan masuk melakukan pemeriksaan di SKPD pada awal tahun depan. Dengan demikian, diharapkan seluruh SKPD dapat melaporkan SPJ sebelum tutup tahun anggaran 2017 ini.

“Tolong SPJ yang belum selesai, segera dirampungkan. BPK sudah masuk melakukan pemeriksaan di awal tahun depan,”  katanya.

Kendati meminta diselesaikan tepat waktu, Klemen mengingatkan agar penyampaian SPJ mesti benar dan tak direkayasa. Sehingga SKPD tak bermasalah di kemudian hari, serta provinsi ini mampu mendapat penilaian yang baik dari BPK RI.

“Yang pasti saya harap supaya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah tiga tahun didapatkan, supaya terus dipertahankan. Sehingga Papua turut menjadi provinsi yang dapat bersaing dengan daerah lain dalam hal pertanggungjawaban SPJ, pemerintah yang bersih serta bebas korupsi,” katanya.

Sebelumnya, Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang mengakui masih ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum paham benar mengenai penyusunan. Hal tersebut menjadi penyebab sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi pun mengalami keterlambatan dalam penyampaian SPJ di 2015 lalu.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal (Erwin)

Sehingga untuk mensiasatinya, Inspektorat Papua melakukan pelatihan berbasis akrual kepada SKPD supaya dapat memahami penyusunan SPJ secara benar dan akurat.

Anggiat menambahkan, sebuah SKPD dalam pelaporan keuangannya tak dapat sempurna jika hanya diperkuat keuangannya saja, namun tanpa melakukan pendampingan terhadap.

Oleh karena itu, sebelum laporan pengelolaan keuangan diserahkan kepada BPK, Inspektorat Provinsi Papua akan terlebih dahulu melakukan review sehingga hasilnya diharapkan lebih maksimal. (Erwin  / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here