Kenaikan UMP Papua 2018 Wajib Dibarengi Peningkatan Kualitas SDM

0
310
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Upah Minimum Papua (UMP) tahun 2018 resmi ditetapkan sebesar Rp. 3 juta oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kenaikan termuat dalam Keputusan Gubernur Papua Nomor : 188.4/336/tahun 2017 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral Provinsi Papua tahun 2018.

Kenaikan tersebut merupakan hasil revisi dari penetapan sebelumnya senilai Rp. 2.895.650. Nilai ini naik signifikan dibanding UMP 2017 sebesar 2.663.646.

“UMP 2018 sudah resmi ditetapkan Rp3 juta. Kenaikan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta dapat mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja serta  menjaga kelangsungan usaha dan pertumbuhan investasi,” harap Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar di Jayapura, Senin (11/12/2017).

Dia harapkan, dengan ditingkatkannya nilai UMP, para pekerja dituntut turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dilain pihak, berdedikasi tinggi, disiplin dan memiliki produktivitas kerja yang lebih baik, agar sepadan dengan kenaikan gaji tersebut.

“Jangan sampai pendapatan meningkat tapi produktivitas kerja menurun. Disiplin pun berkurang, sehingga berpotensi mengganggu kelangsungan perusahan”.

“Karena itu, kita imbau dengan momentum kenaikan UMP agar turut dibarengi peningkatan kerja, agar pekerja pun memperoleh pendapatan yang layak,” imbau dia.

Ilustrasi Suasana unjuk rasa ratusan buruh di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin, beberapa waktu lalu. (Erwin )

Dia katakan, kenaikan UMP dipandaang baik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe untuk segera ditetapkan. Kendati begitu, dia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi keputusan pemerintah tersebut.

“Yang pasti evaluasi kenaikan UMP sudah menjadi keputusan dari Gubernur dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha di Papua”.

“Memang ada aturan lebih lanjut yang mengatur perusahaan tak mampu untuk bisa mengajukan permohonan kepada dinas terkait. Namun kita harap semua perusahaan bisa mampu membayar sesuai nilai UMP, agar tingkat kesejahteraan masyarakat pekerja lebih meningkat dibanding sebelumnya,” harap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Papua akhirnya sepakat merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sebelumnya ditetapkan Rp2.895.650, kini naik menjadi Rp3 juta. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here