Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hadiri Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

89
Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar dan Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., bersama Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., saat mengikuti kegiatan tersebut. (Foto istimewa / Humas Pemkot Jayapura)
Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar dan Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., bersama Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., saat mengikuti kegiatan tersebut. (Foto istimewa / Humas Pemkot Jayapura)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Wali Kota dan Wakil Wali Kota menghadiri pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah angkatan III tahun 2017. Acara berlangsung 6-8 desember 2017, di kantor BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo.

Cahyo Kumolo mengatakan, forum ini sebagai Refresing bagi kepala daerah yang perna mengikuti forum ini, pada prinsipinya kepala daerah yang lebih memahami potensi daerah bagaimana menggerakan dan mengorganisir masyarakat di daerah.

Ia harapkan seluruh materi yang disampaian para pemateri disampaikan langsung oleh para dirjen terkait, dan seluruh pengambil kebijakan yang dilakukan kepala daerah dapat mengacuh dengan arahan yang disampaikan.

“Saya mengharapkan kepada para dirjen agar tidak mewakilkan untuk memberikan materi, dan semua arahan meneteri dapat menjadi acuan bapak ibu sekalian, jelas mendagri, saat memberikan sambutan pembukaan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah angkatan III tahun 2017, Rabu (6/12/2017).

Mendagri mengatakan, ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian khusus seperti penanganan Organisasi Kemasyarakatan,  penangan E-KTP, dan tata kelolah pemerintahan yang baik.

Dalam pembekalan lebih ditekankan kesatuan sistem pemerintahan nasional dan daerah sehingga kebijakan yang ditetapkan didaerah harus sepenuhnya mengacuh dan mendasarkan pengaturannya pada kebijakan nasional.

“Dengan demikian visi misi presiden kabinet kerja yang di pimpin bapak Jokowi dan Jusuf Kalla, mejadi Indonesia yang berdaulat mandiri berpribadian berdasarkan gotong royon, dapat terwujudkan penjabarannya pada kebijakan didaerah,”jelasnya.

Esensinya otonomi daerah sebagai kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan  disentralisasikan dari pemerintah pusat kepada daerah harus tetap dalam bingkai NKRI.

Dalam pembekalan tersebut diingatkan  dalam mengelolah kebijakan  dan sumber daya di daerah, harus memedomani aturan. Aturan dan rambu-rambu itu akan disampaiakn  oleh trium virat  penegak hukum  yaitu KPK, kejaksaan agung dan Polri.

“Melalui penegasan ini diharapkan  setiap pemangku kepentingan didaerah terutama kepala daerah  dan wakilnya mampu menjadi pilar kokoh bagi tegak berjalan tata kelola pemerintahan daerah yang (good local governance) dengan diawali terbentuknya para pelaku pemerintahan yang memeiliki jiawa dan semanagat yang bersih (clean goverment), Semata mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerah,” tegasnya. (Humas Pemerintah Kota Jayapura)