Pentingnya Wawasan UPP Saber Pungli Kepada Aparat Pemerintah

0
4
Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., bersama para Muspida Kota dalam diskusi. (Humas Setda Kota Jayapura)
Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., bersama para Muspida Kota dalam diskusi dan sosialisasi. (Humas Setda Kota Jayapura)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Tingkatkan pengetahuan petugas pemerintahan ditingkat bawah tentang Pemberantasan Pungli Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM, meminta diberikan pembekalan dan pengetahuan kepada asn dan aparat kampung, kelurahan dan distrik.

“Pemkot berharap ada penambahan wawasan dari kepala kampung, kelurahan, dan distrik, sehingga dapat menularkan virus positif,  agar tetap waspada dan berhati-hati, dan bersama menjaga transparasi serta efektifitas, tanpa ada sesuatu yang bisa dipungut di luar dari yang sudah ditentukan,” katanya membuka Sosialisasi dan Supervisi UPP Saber Pungli di Aula Mapolresta Jayapura Kota, Selasa (5/12/2017).

Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Jacobus Marjuki diwakili AKBP Drs Mikael Suradal, MM mengatakan bahwa Satgas Saber Pungli secara faktual hanya bergerak di kegaitan sosialisasi saja.

“Kegiatan sosialisasi dilakukan dari bulan Oktober hingga November, pokjanya terbagi menjadi empat yakni Satgas Pencegahan, Satgas Intelijen, Satgas Penindakan, dan Satgas Yustisi masih belum bergerak maksimal,” katanya.

Satgas yang dilantik Gubernur Papua pada April 2017 lalu itu, lanjut Mikael, diharapkan mampu membrikan outcome memberikan informasi perihal pelayanan publik yang transparan. Kemudian, dengan pengawasan tersebut dapat meminimalisir kegiatan terlarang pungli di lingkungan pelayanan publik. Satgas Saber Pungli Kota Jayapura yang disahkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kota Jayapura Nomor 15 tahun 2017 ini masih menunggu dilantik, untuk seterusnya dapat menjalankan tugas dengan struktur yang telah ada.

Senada dengan Mikael, Kapolres Jayapua Kota AKBP. Tober Sirait melihat ekspektasi masyarakat sangat mengapresiasi pelayanan publik, namun belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Dalam tatanan pemerintahan dan aparatur dituntut memberikan yang terbaik.

“MoU Polres Jayapura Kota dengan Pemerintah Kota Jayapura melibatkan kami mengamankan dan mengawasi penyelenggaraan dana desa yang dilakukan oleh Babinsa dan Babhinkamtibnas,” katanya.  (Humas Setda Kota Jayapura)