Proses Belajar Terganggu, Dua Sekolah SMPN 1 dan SMUN 1 Sentani Dipalang

Ketua LSM Papua Bangkit yang juga Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Ir. Hengky Jokhu, di dampingi salah satu pengurus Kadin Kabupaten Jayapura saat memberikam keterangan kepada wartawan, di Cafe Pilos Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (6/12/2017) sore. (Irfan)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) –   LSM Papua Bangkit serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jayapura menyayangkan aksi pemalangan terhadap SMPN 2 Sentani, SMUN 1 Sentani dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kemiri, yang di lakukan oleh puluhan masyarakat adat dari Kampung Yahim.

“Kami sangat sayangkan aksi pemalangan yang di lakukan oleh sejumlah masyarakat adat dan pemalangan di lakukan sangat tidak benar,  karena mengganggu kepentingan umum dalam hal ini proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik,” kata Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu di damping salah satu pengurus Kadin Kabupaten Jayapura saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Cafe Pilos Sentani, Rabu (6/12/2017) sore.

Dia mengatakan, tindakan pemalangan yang di lakukan oleh sekelompok masyarakat adat tersebut, dengan alasan tuntut ganti rugi sudah masuk dalam kategori pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

Karena hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di halangi oleh pihak pemalangan.

“Oleh karena itu, kami minta agar pihak Kepolisian segera mengambil tindakan tegas menangkap dan juga memeriksa para pihak yang melakukan pemalangan. Selanjutnya siapkan berkas limpahkan ke pihak Kejaksaan untuk di proses lewat pengadilan,” pintanya.

Suasana Pemalangan dengan berbagai tuntutan dari masyarakat pemilik hak ulayat. (istimewa)

Bahkan, Hengky Jokhu yang juga Ketua Kadin Kabupaten Jayapura itu menyebutkan akibat dari aksi pemalangan itu semua aktivitas belajar mengajar di kedua sekolah, yakni SMAN 1 Sentani dan SMPN 2 Sentani menjadi lumpuh total dan kondisi ini sangat memprihatikan.

Tidak hanya itu, Hengky juga menuturkan, bahwa pemalangan bukanlah solusi yang tepat, guna menyelesaikan ganti rugi tanah. Tetapi, aksi pemalangan ini menjadi persoalan baru yang kemudian akan berdampak pada kerugian yang meluas bagi para anak didik di dua sekolah tersebut.

“Peran dari pihak Kepolisian sangat di butuhakan untuk menyelesaikkan kasus-kasus pemalangan yang sering terjadi di daerah inj. Artinya, aparat Polisi hendaknya tegas menangani pemalangan,” tegasnya.

Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat menantikan pembayaran ganti rugi tanah sekolah. (istimewa)

Lanjut Hengky Jokhu juga menyampaikan, agar pemalangan yang marak terjadi di Kabupaten Jayapura supaya segera di atasi dengan mendorong penyelesaiannya lewat jalur hukum.

“Sebab kalau penyelesaiannya tidak di dorong melalui jalur hukum, maka kasus-kasus pemalangan serupa akan kembali terjadi lagi di waktu-waktu mendatang,” tukasnya. (Irf / Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...