Disnaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Satu Minggu Sebelum Natal

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Jayapura melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Tenaga Kerja dan Pengawasan pada Disnakertrans Kabupaten Jayapura, R. Yudhi Harsono, SH. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS  PAPIUA) Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Jayapura melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Tenaga Kerja dan Pengawasan pada Disnakertrans Kabupaten Jayapura, R. Yudhi Harsono, SH, mengimbau kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Jayapura untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat satu minggu sebelum perayaan Hari Natal.

Dan untuk memperjuangkan hak para pekerja, Disnaker akan membuka pos pengaduan THR dengan nomor kontak yang bisa di hubungi adalah 0811480324.

Pria yang akrab di sapa Yudhi ini mengatakan, pembayaran THR merupakan suatu keharusan yang harus di laksanakan oleh perusahaan atau pengusaha dalam setiap perayaan hari raya keagamaan. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak membayarkan THR.

Sedangkan pendirian pos pengaduan THR ini bertujuan untuk memperjuangkan hak para pekerja yang tidak di bayarkan oleh pihak perusahaan. Ia juga mengingatkan bahwa perusahan yang tidak membayar THR akan di kenakan sanksi administrasi hingga pembekuan kegiatan usaha.

Bagi perusahaan yang terlambat membayar THR akan di kenakan sanksi berupa denda 5 persen dari total THR. Pengenaan denda itu tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap membayar THR, tegasnya saat di konfirmasi di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (6/12/2017) sore.

Untuk itu, kami juga akan mendirikan pos pengaduan THR agar para pekerja bisa melaporkan perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya kepada para pekerjanya dan kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut, sambung Yudhi.

Adapun besaran THR, lanjut Yudhi, akan di sesuaikan dengan masa kerja, untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih mendapat THR setara 1 bulan upah dan pembayaran THR ini harus utuh atau tidak boleh di potong dengan hutang yang di miliki oleh para pekerja.

Sementara, jika masa kerjanya kurang dari 12 bulan atau baru 1 bulan maka di hitung secara proporsional. Cara menghitungnya, masa kerja di bagi 12 di kalikan upah per bulan.

Sanksi itu di atur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cata pemberian sanksi administratif dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Sanksi ini berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan juga ada sanksi pidana yang akan di kenakan, yakni 2 bulan kurungan penjara serta di haruskan membayar denda sebesar Rp 100 juta, terangnya.

Berdasarkan informasi yang di peroleh wartawan harian ini, pihak Disnakertrans Kabupaten Jayapura akan turun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) untuk memantau pelaksanaan pembayaran THR, yang akan di lakukan satu minggu sebelum perayaan hari Natal di setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jayapura. (Irf / Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...