Hari: Desember 7, 2017

Persidaangan di PTUN Waena. (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) –  Tim kuasa hukum Jansen Monim mengaku bahwa pihaknya akan memberikan jawaban di persidangan, namun pihaknya akan menunggu jawaban dari pihak intervensi yakni Bupati terpilih Kabupaten Jayapura periode 2017-2022 Mathius Awiatouw sebagai tergugat intervensi.

“Supaya kita tidak menjawab berulang-ulang. Jadi kita biarkan jawaban itu dijawab sekalian setelah itu baru kita akan ajukan replik setelah proses jawaban itu,” kata Iwan SH selaku Kuasa Hukum Jansen Monim usai sidang gugatan Pilkada Kabupaten Jayapura di PTUN Jayapura, Rabu (29/11/2017).

Lanjut Iwan, terkait jawaban dari pihak tergugat dimana ada beberapa poin penting yang digaris bawahi salah satunya tentang asas  – asas ne bis in idem, padahal dalam masalah ini tidak ada asas tersebut. Kalaupun pasangan Mathias Awitous-Giri sudah diadili di Mahkamah Konstitusi (MK), itu bukan soal rekomendasi Bawaslu tetapi perselisihan perolehan suara pada saat PSU beberapa waktu lalu.

“Jadi sekali lagi bukan asas ne bis in idem. Yang kedua yang diadili di DKPP itu adalah soal kode etik KPU Provinsi Papua yang tidak mau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Ini yang menjadi poin penting. Pokoknya ada beberapa eksepsi yang mereka ajukan dan nanti kita akan jawab sekalian,” tegas Iwan.

Kembali ditegaskan Iwan bahwa belum ada penindakan apapun atas rekomendasi Bawaslu dan itu juga sudah diungkapkan tim kuasa hukum pada sidang di DKPP sebelumnya.

“Yang ada adalah bahwa KPU RI mengirim surat kepada KPU Provinsi Papua meminta rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan kemudian melakukan kajian dan rekomendasi,” katanya.

Pihaknya sendiri sudah memegang kajian dan rekomendasi dari KPU Papua, dan menurut kami klarifikasi yang dilakukan KPU Papua justru bertolak belakang dengan semangat undang-undang Nomor 10 tahun 2016 khususnya pasal 71 (2).

“Dalam klarifikasi itu kan hanya meminta pendapat dari para ahli. Dab ada pendapat juga yang kami minta dari para ahli yang mengatakan bahwa ini bukan multitafsir karena pasal tersebut tidak bisa dimultitafsir lagi karena pasal tersebut sudah cukup jelas. Kalau undang-undang sudah menyatakan cukup jelas berarti tidak ada penafsiran lain terhadap undang-undang itu,” tandasnya.

Selanjutnya Iwan mengatakan agenda berikutnya adalah menunggu jawaban dari tergugat intervensi dalam hal ini kuasa hukum dari Mathius Awiatouw. “Setelah ada jawaban itu baru kita akan melakukan replik,” tutupnya. (Lea  / Koran Harian Pagi Papua)

Read Full Article