Terbatas, Jatah Papua Hanya 173 Orang Untuk Formasi Test CPNS

ASN di lingkungan Pemprov Papua saat mengikuti apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin kemarin. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menetapkan kuota sebanyak 173 orang, untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2014.

Dimana jumlah tersebut akan dibagi untuk bidang pendidikan sebesar 35 persen, perawat 35 persen dan teknis 30 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda kepada pers di Jayapura, Senin (4/12/2017).

Menurut dia, BKD Papua ingin mendorong agar perekrutan CPNS dapat dilakukan pada tahun ini. Pihaknya berharap, perekrutan CPNS Formasi 2014 tak lagi tertunda, sehingga sumber daya manusia (SDM) ASN yang setiap tahun berkurang sekitar 100-an orang, bisa tertanggulangi.

“Yang pasti kita ingin supaya perekrutan CPNS formasi 2014 itu bisa segera dimulai. Tapi sayangnya dari seluruh kabupaten dan kota, masih ada satu pemerintah daerah yang belum mengembalikan perbaikan formasi atau berkas usulan kuota kepada Kemenpan RB”.

ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi saat mengikuti apel pagi, Senin kemarin. (Erwin)

“Yaitu, Kabupaten Waropen sehingga pihak Kemenpan RB masih menunggu sampai berkas usulan itu disampaikan,” katanya.

 

Ditanya terkait rencana pemerintah untuk membuka lowongan CPNS di daerah secara nasional pada 2018, dia menambahkan belum mendapat informasi tersebut. Kendati demikian, dia menyambut positif rencana perekrutan tersebut.

Pada kesempatan itu, Nicolaus mengingatkan masyarakat Bumi Cenderawasih untuk tak mudah percaya dengan tawaran sejumlah pihak maupun calo yang menjanjikan kelulusan dalam perekrutan CPNS Formasi 2014.

Sebab untuk masuk masuk diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil, masyarakat wajib mengikuti seluruh tahapan, persyaratan maupun prosedur yang berlaku.

Sedangkan untuk urusan kelulusan akan ditentukan oleh panitia pelaksanaan yang nantinya dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui BKD. (Erwin  / Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...