Perlunya Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Papua

Ilustrasi Gerabah merupakan alat dapur berbentuk wadah terbuat dari tanah liat yang dibakar dan memiliki fungsi untuk memasak berbagai makanan, seperti papeda, keladi, ubi, ikan dan sayur. Gerabah juga dapat digunakan untuk menyimpan sagu dan air. Masyarakat Kampung Abar, Sentani menyebut hele untuk gerabah berukuran besar dan sempe untuk gerabah berukuran kecil. (Eveeerth Joumilena)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –   Aspirasi tuntutan Papua Merdeka, yang mengemuka di Papua sejak tahun 1999 dan eksploitasi Sumber Daya Alam di Papua, telah ikut memberikan sebuah energy baru bagi masyarakat adat papua untuk menata diri dan menyatakan diri untuk membentuk sebuah institusi masyarakat adat antara lain Lembaga Musyawarah Adat, DewanAdat, Lembaga Masyarakat Adat serta Badan Musyarah Adat.

Hal ini disampaiakn John NR Gobai, selaku Sekretaris II Dewan Adat Papua, sekaligus menjelaskan, bahwa pada masa lalu di Papua secara turun temurun kita mengetahui adanya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang asli antara lain Emawa, Pilamo, Isorei, Nduni,Yo,Mnu,Tongoi, Jeuw, Kunume,dll ini adalah symbol kesatuan masyarakat hukum adat.

“Kesatuan masyarakat hukum adat adalah sarana membicarakan dan memperjuangkan, bergumul aneka hal dengan masyarakat adat. Karena itu mestinya kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Rumah bagi masyarakat adat dan aturan aturannya adalah pagar dalam melakukan perlindungan hak masyarakat adat,” ujar John NR, Gobai, kepada media di Abepura, Senin (4/12).

Dua fakta ini adalah masalah yang perlu disikapi secara bijak agar dapat mendudukan substansi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai hal yang mendasar dalam Masyakat Adat Papua agar dapat diatur tentang Hak dan Kewajiban Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Hak dan Kewajiban Pengurus Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam regulasi daerah terkait dengan Otonomi Khusus Papua.

John NR. Gobai (istimewa)

Dijelaskan, bahwa tidak saja pada level konstitusi, sejumlah undang-undang juga menyinggung tentang keberadaan lembaga adat sebagai salah satu pranata terpenting bagi keberadaan masyarakat adat. Hal itu nampak dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan keberadaan pranata dan perangkat kelembagaan adat yang masih ditaati sebagai salah satu unsur keberadaan masyarakat adat.

 

“Oleh karena itu, kelembagaan adat merupakan salah satu unsur keberadaan suatu masyarakat adat sebab hal tersebut merupakan salah satu pilar dari masyarakat adat yang telah eksis sejak jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya untuk mengembalikan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan muncul kembali dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ungapnya.

Dirinya menyarankan,  bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Propinsi Papua adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang;

Suasana Festival Budaya Lembah Baliem (http://3.bp.blogspot.com)

“Bahwa setiap orang dalam masyarakat adat di Propinsi Papua, harus diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional, dan bahwa mereka memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai kelompok masyarakat adat dan hak hak masyarakat hukum adat,”  katanya.

 

John NR Gobai  menyampaikan,  bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat papua, merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, hukum adat.

“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud maka diperlukan penyusunan satu Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Papua tentang  Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Papua,” tandasnya. (*)

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...