Pemprov Papua Kesulitan Bayar Gaji 4.626 Guru Honor

Kepala Dinas Penddikan Papua, Elias Wonda (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Kendati baru akan berlaku pada 1 Januari 2018 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan mengkonfirmasi masih kesulitan mencari anggaran untuk membayar gaji guru honor yang dilimpahkan dari kabupaten.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Papua,  Elias, Wonda, ada sekitar 3.109 guru yang dilimpahkan penggajiannya dari kabupaten. Nilai gaji yang dibayarkan pemerintah kabupaten sebelumnya pun bervariasi.

Untuk guru honor yang ditempatkan pada daerah sulit pun diketahui menerima gaji hingga mencapai Rp. 5 jutaan.

“Makanya, ini menjadi masalah kami di provini saat ini. Kalau untuk guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) sudah tak ada masalah. Sebab sistem penggajiannya sudah dibayar negara. Guru honor ini yang mesti kita pikirkan dan sementara dibahas dengan DPR Papua,” terang Elias kepada pers di Jayapura, akhir pekan lalu.

Kendati pada akhirnya dibayar tak sesuai nilai yang diterima sebelumnya, Elias berharap para guru honor itu tak kecewa. Pada intinya, dia mengupayakan agar gaji mereka mengikuti nilai upah minimum provinsi (UMP) 2018 yang sementara direvisi.

“Yang pasti kami berusaha supaya guru honor ini pun bisa dibayar dulu gajinya. Makanya nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten asal juga, supaya gaji daripada guru honor ini tidak menunggak,” ucap dia.

Sementara menyinggung jumlah ASN guru yang dilimpahkan ke provinsi penggajiannya, kata Elias, mencapai 4.626. Jumlah tersebut mencapai pegawai golongan I hingga IV. “Baik guru, pegawai tata usaha, penjaga sekolah maupun petugas kebersihan sudah kita daftar seluruhnya,” katanya.

Ilustrasi ketika Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA), Yohana Yembise, foto bersama para siswa penari. (Fransisca/LintasPapua.com)

“Untuk pegawai negeri ini sudah tidak ada masalah. Karena gajinya sudah masuk sistem penggajian oleh negara”.

“Sedangkan untuk kendala lain saat ini adalah, pengalihan prasarana dan dokumen yang pelan-pelan sementara kita benahi. Sebab memang untuk dokumen ini butuh waktu dan ini juga kendala yang dihadapi seluruh provinsi di seluruh Indonesia,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Papua Nicolaus mengakui dengan diserahkannya pengelolaan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula berjumlah 7000-an, kini membengkak menjadi lebih dari 13 ribu.

Menurut Nicolaus, dalam waktu dekat BKD Papua bakal melakukan pendataan pegawai, baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun seluruh guru SMA dan SMK. Sementara untuk pendataan guru akan dilakukan secara bertahap melalui dinas pendidikan.  (Erwin  /Koran Harian Pagi Papua)

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...