TNI/Polri dan PT. Freeport Didesak Transparan Soal Kasus Mimika

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Penembakan demi penembakan yang terjadi Kampung Banti, Kimbeli dan Utikini yang sangat masif diberitakan oleh media lokal dan nasional sehingga mengundang reaksi yang sangat keras dari pihak pemerintah Jakarta seperti DPR RI, Panglima TNI, Kapolri, hingga Menkopolhukam.

 

Adapun puncak dari reaksi ini adalah proses evakuasi sekitar 300-an warga non-Papua di Kampung Banti yang disebut dalam ‘penyanderaan’, yang didahului oleh penyerbuan TNI ke Kampung Banti dan Kimbeli yang berlokasi di sekitar areal PT. Freeport Indonesia.

 

Untuk itu, dalam pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakkan Hukum dan HAM Papua, dalam konverensi pers yang dilaksanakan di Kantor Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Jayapura, Rabu (22/11), dan atas latar belakang pemberitaan media massa dan pers nasional yang tidak bersikap independen dan menguji informasi melainkan hanya berdasarkan informasi sepihak dari kepolisian tanpa proses verifikasi.

 

maka Koalisi Masyarakat Papua untuk penegakkan Hukum dan Papua mendesak aparat keamanan TNI/Polri untuk tidak menyebarkan informasi tanpa bukti dan fakta yang jelas yang berkaitan dengan konflik kekerasan dan bersenjata yang terjadi di Tembagapura.

 

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak jurnalis, media massa dan pers nasional baik cetak dan online untuk menjalankan prinsip-prinsip Kemerdekaan pers secara bertanggung jawab dengan mematuhi kode etik jurnalistik, terutama melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima.

Kabupaaten Mimika dilihat dari ketinggian .(Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

Kemudian, mereka juga mendesak, agar jurnalis, media massa dan pers nasional dalam melakukan peliputan menghargai hak-hak warga sipil baik yang dievakuasi maupun warga asli yang secara suka rela meninggalkan kampung Banti, Kimbeli dan Utikini.

 

Dan yang terakhir, mereka mendesak PT. Freeport Indonesia segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Banti, Kimbeli dan Utikini dan sekitarnya karena kampung-kampung ini berada di wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia yang notabene berada di dalam areal konsesi PT. Freeport Indonesia dan diperlukan identitas khusus untuk berada di lokasi tersebut. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...