Soal Freeport, Disayangkan Pemberitaan Media Massa Tidak Sesuai UU Pers

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua yang terdiri dari beberapa kelompok organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Papua sangat menyayangkan pemberitaan masif media massa yang di nilai tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis yang diterbitkan oleh Dewan Pers, dalam penggunaan frasa ‘penyanderaan’ yang berpuncak dari serangkaian insiden penembakan di sekitar areal PT. Freeport Indonesia pada pertengahan Oktober 2017 bulan lalu. 

 

Dalam konverensi pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua di Kantor Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Jayapura, Rabu (22/11/2017), Direktris ALDP, Anum Siregar mengatakan penyanderaan yang diberitakan oleh media massa ini hanya berdasarkan informasi sepihak dari kepolisian tanpa proses verifikasi atau menguji informasi yang didapatkannya terlebih dahulu, yang secara etika harus dilakukan oleh seorang jurnalis atau media massa.

 

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandera adalah orang yang ditawan untuk dijadikan jaminan atau tanggungan, sementara penyanderaan adalah perbuatan menyandera. Jadi penyanderaan sesungguhnya selalu diikuti oleh sebuah tuntutan,” pungkasnya.

 

Dicontohkannya, kasus penyanderaan pesawat Woyla pada tahun 1981 di Thailand menuntut agar lara rekannya yang di tahan pasca peristiwa Cicendo di Bandung supaya dibebaskan.

Namun hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Kampung Banti dan Kimbeli. Faktanya adalah hingga evakuasi dilakukan pada Jumat (18/11/2017) lalu, tidak ada satupun tuntutan yang disampaikan oleh kelompok yang dituduh melakukan penyanderaan tersebut.

 

“Masyarakat sipil di Banti pun dalam wawancara dengan media internasional mengatakan mereka tidak sedang dalam situasi penyanderaan. Mereka bebas beraktivitas seperti biasa, namun jika mereka berniat keluar Kampung keamanan mereka tidak bisa dijamin oleh kelompok yang dituduh sebagai penyandera maupun aparat keamanan di Indonesia yang berada di sekitar Banti dan Kimbeli,” jelasnya.

 

Di lain sisi, dikatakannya kepolisian juga berbeda pandangan tentang ‘penyanderaan’ ini. Kepolisian Resort Mimika menolak frasa ‘penyanderaan’ dalam situasi yan terjadi di Banti dan Kimbeli, dan lebih memilih frasa ‘terisolasi’. Sementara pejabat polisi di level atas tetap menggunakan frasa ‘penyanderaan’ yang terus-menerus mendominasi pemberitaan tentang konflik di Timika.

 

“Meskipun pada akhirnya semua pemberitaan sepihak itu dibantah oleh kelompok TPN-PB OPM, sudah semestinya media massa pers nasional hingga jurnalis mengedepankan penghormatan pada norma-norma dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Warga saat dievakuasi dari Kampung Banti Areal Freeport ke Kota Timika. (istimewa)

Menurutnya, media massa atau pers nasional harus memainkan oeran untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar.

 

Juga media massa seharusnya melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

 

Sementara itu, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, perwakilan Jerat Papua, Wirya Supriyadi menegaskan kepada media massa sesuai dengan kode etik wartawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers mewajibkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

 

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah,” cetusnya.

 

Menurutnya, insiden penembakan yang terjadi di kawasan PT. Freeport Indonesia selalu mendapatkan porsi besar dalam pemberitaan media nasional. Hal ini dapat dipahami karena PT. Freeport Indonesia bukan hanya sebuah objek vital (Obvit) nasional, namun lebih dari itu, PT. Freeport merupakan perusahaan penghasil emas kedua terbesar di dunia. Di mana sejarah hadirnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini juga diakuinya penuh kontroversi.

 

Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta media massa dan pers nasional harus mematuhi UU Nomor 40 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis dalam pemberitaannya, secara transparan, jujur dan terbuka. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...