Putuskan Datangi Lapas, PH Apresiasi Sikap Sekda Kota

DR. Anton Raharusun, SH, MH, saat memberikan keterangan di Lapas Abepura. (Elsye /HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Penasehat Hukum (PH) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, DR. Anton Raharusun, SH, MH memberikan apresiasinya sikap kliennya R.D. Siahaya atas kemauan sendiri mendatangi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Abepura yang di anggap sangat kooperatif dengan menyerahkan diri sendiri untuk di eksekusi Jaksa selaku eksekutor.

 

“Eksekusi terhadap Rasmus D. Siahaya, SH, MM merupakan wewenang dari Jaksa selaku eksekutor terhadap setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelas Raharusun disela-sela mendampingi Siahaya ke Lapas Abepura, Sabtu (18/112017) lalu.

 

Raharusun mengaku jika pihaknya telah melakukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung karena memang ada alasan hukum yang kuat untuk mengajukannya.

Walaupun langkah tersebut tidak akan menghentikan proses eksekusi seperti yang dilakukan saat ini.

 

“Namun karena ada upaya hukum dan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan RD. Siahaya yang berkapasitas sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura maka tentu ada pertimbangan yang cukup baik dari Kejaksaan,” pungkasnya.

Warga Binaan Lapas Klas II A Abepura, dalam sebuah upacara pemberian remisi 17 Agustus 2017. (Eveerth/LintasPapua.com)

Keterlambatan eksekusi hanya soal waktu walaupun ada permohonan PK tapi eksekusi memang dilaksanakan.

Kaitannya dengan eksekusi ini, selaku PH, RD. Siahaya cukup kooperatif sehingga semuanya berjalan sebagaimana biasanya.

 

Lanjut Raharusun, kasus hukum yang melilit RD. Siahaya menurutnya bukan merupakan kasus yang menarik tetapi biasa saja. Hanya karena terkait dengan seorang pejabat maka tentu menjadi menarik perhatian untuk diberitakan.

 

Apalagi dalam hal eksekusi, terjadi tekanan-tekanan publik dari kelompok tertentu yang tidak berkeinginan Sekda terus berada di luar.

 

“Walaupun eksekusi berjalan namun ada kebijakan lain di luar itu maka perlu di hormati karena selama ini beliau menjalankan tugas sebagai seorang Sekda karena ada kebijakan dari Bapak Wali Kota Jayapura maupun ada pengertian baik dari Kejaksaan sendiri yang memberikan waktu untuk beliau menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Dan beliau sendiri berjanji untuk datang ke Abepura dan beliau sangat konsisten dengan janjinya sebagaimana yang ditunjukkan hari ini,” puji Raharusun.

 

Lebih lanjut, ia memaparkan kejanggalan soal penanganan proses hukum RD. Siahaya dimana fakta yang terjadi yaitu kerugian negara melebihi daripada nilai proyek.

Ilustrasi. Tam[ak suasana Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, saat memeluk dan memberikan salam kepada warga binaan Lapas Klas II Abepura, usai acara pemberian remisi kepada 1006 narapidanatahun 2017. (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua))
“Masakan nilai proyek Rp1,575 Miliar tapi kemudian dalam putusan Mahkamah Agung, kerugian negara mencapai  Rp2,4 Miliar. Makanya saya sangat menyesalkan kejadian ini karena Sekda hanyalah korban dari peradilan sesat,” cetus Raharusun.

 

Ia juga mengaku heran dengan model penegakan hukum seperti ini, karena sesuai bukti yang dimiliki, RD. Siahaya tidak pernah menikmati uang satu sen pun.

 

Penilaian Raharusun, Sekda tidak merugikan keuangan negara atau tidak memperkaya diri sendiri. sehingga menjadi pertanyaan kenapa Sekda dihukum dengan sebuah peradilan sesat ini.

 

“Saat itu beliau hanya menandatangani SPM dan melanjutkan proses administrasi yang sudah berjalan dan itu syaratnya, karena jika beliau tidak menandatangani SPM maka pencairan tidak bisa berjalan,” lanjutnya.

 

Ia menekankan jika seorang pejabat di negara ini menandatangani sebuah SPM kemudian dianggap salah maka tangkap semua pejabat Indonesia yang menandatangani SPM harus ditangkap.

 

“Hal ini patut menjadi pelajaran bagi penegak hukum di Papua agar ke depan tidak menggunakan kewenangan sesat untuk mengkriminalisasi seseorang. Dan jika ada kerugian negara, maka Jaksa harus membuktikan itu,” tegas Raharusun.

 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara merupakan kerugian nyata dan tidak boleh ditafsirkan secara sepihak.

 

Fatalnya lagi, pada kasus Sekda Kota Jayapura, ternyata Jaksa menghitung sendiri kerugian negara dan ini sangat berbahaya karena yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara adalah BPK bukan Jaksa.

 

“Kemudian Undang-undang No. 30 Tahun 2014 menyangkut administrasi pemerintahan yang menyebutkan bahwa proses administrasi tidak boleh dianggap sebagai sebuah tindak pidana dan itu jelas,” sambungnya.

 

Selain itu, harus ada temuan dan harus ada rekomendasi dari BPK yang melihat adanya indikasi kerugian negara.

“Karena itu, saya optimis RD. Siahaya akan bebas,” tukasnya. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...