Inilah Keterangan Resmi Soal Amnesty Pajak di Papua

Suasana Jumpa Pers. (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Apa itu amnesty pajak ? adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan.

Amnesty pajak saat ini memasuki Revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak telah terbit dengan ditetapkannya PMK Nomor 165/PMK.03/2017.

Selain mengatur mengenai tidak diperlukannya Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama asset tanah dan/atau bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti Parak sebagaimana diumumkan sebelumnya, PMK-165 ini juga mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Hal ini disampaikan oleh team Ditjen Pajak   Papua dan Maluku di kantor wilayah DJP Jayapura, pada Selasa (28/11/2017).

Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku, Wansepta Nirwanda, saat mengghunakan pemikirannya. (Fransisca /LintasPapua.com)

 

Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku, Wansepta Nirwanda menjelaskan, Bahwa prosedur selanjutnya pengungkapan aset sukarela tarif (PAS Final) memberikan kesempatan wajib pajak melaporkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT 2015 untuk mengungkapkan sediri dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif, Orang pribadi umum dengan tarif 30%, badan umum dengan tarif 25%, orang pribadi/ badan atau penghasilan usaha/pekerja bebas ( kategory penghasilan 4,8 miliar untuk perusahaan, penghasilan orang pribadi, 632 juta ) dengan tarif 12,5 %.

 

Mengingat pengungkapan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum aset tersebut ditemukan oleh Ditjen Pajak.maka ketentuan sanksi dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final. Asset yang dapat diungkapkan adalah asset yang diperoleh Wajib Pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut.

 

Prosedur PAS-Final dapat dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final. dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

 

Prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Chandra Budi , saat menyampaikan gagasannya. (Fransisca /LintasPapua.com)

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan,  Chandra Budi menambahkan, bahwa  Ditjen Pajak terus melakukan proses data-matching antara data yang dilaporkan wajib Pajak dalam SPT dan SPH dibandingkan dengan data pihak ketiga yang diterima Ditjen Pajak.Ditjen Pajak menghimpun ratusan jenis data dan 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai Undang-Undang wajib membenkan data secara teratur kepada Ditjen Pajak.

“Data yang kita miliki adalah: izin usaha, izin penangkapan ikan, izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, izin mendirikan bangunan, regriatrasi produk obat dan makanan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, Hotel, restoran,” jelasnya.

 

Saat ini Ditjen pajak juga telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 modal. Selanjutnya mulai tangan Yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal.

Selanjutnya mulai tahun 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data Keuangan dari 100 negara lain telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau, semua Wajib Pajak baik yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut Amnesti Pajak dan masih memiliki asset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-Final sebagaimana diatur dalam PMK-165 ini sebelum Ditjen Pajak menemukan data asset tersembunyi tersebut.

 

Dalam semangat rekonsiliasi dan reformasi pajak, pemerintah mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia demi melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menjadi Wajib Pajak yang patuh demi membangun Indonesia yang lebih baik untuk kita semua. (Fransisca / LintasPapua.com)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...