Media Diminta Berikan Perhatian Pada Minoritas

0
43

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Minimnya perhatian media pada isu-isu konflik yang melibatkan kelompok minoritas menjadi fokus diskusi “Peran Media dalam Mempengaruhi Wacana Publik atas Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Kelompok Minoritas” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Yayasan TIFA.

 

Padahal negara sering kali mengabaikan hak kelompok minoritas pascakonflik. “Misalnya pada kasus konflik Syiah Sampang, Ahmadiyah atau Gafatar bagaimana aset-aset mereka, siapa kemudian yang menguasai, dan bagaimana peran negara untuk melindungi,” kata Darmawan Triwibowo, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, saat sesi diskusi yang berlangsung Minggu,  di Jakarta.

 

Ia meyayangkan posisi media yang hanya seperti layaknya pengamat, memberitakan ketika awal peristiwa. “Padahal media punya legitimasi untuk menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian negara,” katanya menegaskan, “Jurnalis tidak sekedar menjadi pelapor peristiwa.”

 

Paparan hasil riset mengukur daya tahan media mengawal konflik yang melibatkan kelompok minoritas yang dilakukan AJI Indonesia mengambil sampel kasus konflik Syiah Sampang dan Gafatar pada dua media online lokal dan dua media online nasional, menunjukkan media intensif memberitakan saat peristiwa konflik terjadi. “Pemberitaan terbanyak pada tiga hari hingga seminggu pertama pascakonflik pertama terjadi. Ketika muncul air mata dan darah,” kata Y. Hesthi Murthi, Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia.

 

Hasil riset itu menunjukkan dominasi berita berdasarkan peristiwa. Berita terbanyak pada sebulan pertama dengan kecenderungan pemberitaan terus menurun. Pada bulan kedua pemberitaan menurun drastis. Contoh pada Isu Syiah Sampang, media sampel www.surabaya.tribunnews.com pada bulan pertama pascapenyerangan yaitu tanggal 27 Agustus-27 September 2012 menurunkan 145 berita. Di bulan kedua yaitu 28 September-27 Oktober hanya menurunkan 1 berita.

 

Sementara itu media online nasional www.tempo.co, pada isu dan kurun waktu yang sama  menurunkan 168 berita (bulan pertama) dan selanjutnya pada bulan kedua pascapenyerangan hanya menurunkan 11 berita. “Penurunan cukup drastis meskipun kasus belum selesai,” katanya.

 

Fajar Nursahid dari UNDP, mengemukakan mengenai gambaran kelompok minoritas melalui Indeks Demokrasi Indonesia dengan menggunakan pemberitaan media sebagai kajian. Dalam indeks tersebut, selama periode 2009 hingga 2014, ditemukan bahwa hambatan dan diskriminasi atas dasar agama/keyakinan lebih kuat dibandingkan dengan diskriminasi atas gender, etnis, atau kelompok rentan.

Dalam diskusi yang dihadiri sekitar 60 jurnalis dan masyarakat sipil itu, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute mengatakan, konflik minoritas terutama yang melibatkan kelompok masyarakat adat, erat kaitannya dengan upaya penguasaan sumber daya alam. Ia mencontohkan pada kasus Paneai (Nabire-Papua), Cisitu (Lebak), Cek Bocek (Sumbawa), dan Malind (Merauke Papua). Hasil riset lembaga menunjukkan beragam cara dilakukan oleh perusahaan dan koorporasi untuk memuluskan tujuan penguasaan sumber daya alam yang saat ini berada di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok minoritas adat.  “Sulit memisahkan  meluasnya isu SARA dengan konflik perebutan sumber daya alam yang kerap tersembunyi atau disembunyikan,” kata Eko Cahyono,  “Konflik dengan menggunakan isu agama menempati posisi terempat untuk mengalihkan penguasaan sumber daya.”

Karena itu Ketua AJI Indonesia Suwarjono menambahkan, penting bagi media untuk mampu membaca ada apa di balik konflik kelompok minoritas, terutama yang menggunakan isu SARA. Serta ikut mengambil bagian dalam memberikan suara bagi kelompok minoritas dalam memperjuangkan haknya. “Tak cukup hanya menjadi jurnalis yang indipenden tapi juga mempunyai sikap. Tantangan media saat ini berbenturan antara kondisi di lapangan dan di ruang redaksi yang lebih memperhatikan klik atau ratting tapi tanpa solusi,” kata Suwarjono.

Sementara itu Darmawan menambahkan media dan masyarakat sipil perlu terus melakukan inovasi memperhatikan masalah pemenuhan hak minoritas. Sebagai bentuk dukungan TIFA membuka call proposal bagi lembaga yang mempunyai perhatian pada isu perlindungan pada kelompok minoritas. ( ***)