HIPMAS Papua Siap Lapor KPK, Dugaan Penyalahgunaan Tender Jalan Menuju Patung Yesus Kristus

97

Christian Arebo dan Hendrik Yance Udam, saat memberikan keterangan pers. (Eveerth)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Adanya kegagalan dalam tender oleh Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa menjadi perhatian Himpunan Pengusaha Muda Asli (HIPMAS) Papua adalah akan melaporkan oknum – oknum yang melakukan pelanggaran jika terbukti lalai bekerja.

“Kami mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Papua, terutama dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan pokja pengadaan barang dan jasa, terutama pada proyek jalan sekitar  Rp. 14,9 miliar , karena beberapa kali gagal lelang,” ujar Ketua Umum HIPMAS Papua, Hendrik Yance Udam, dalam keterangan pers di Abepura, Minggu (19/11/2017).

Dikatakan, Pemerintah Provinsi harus menyikapi secara serius dan saran kami jika kepala Poja tidak bekerja baik, kiranya diganti atau direvisi , sebab jangan kehadiran Pokja justru bertindak tidka sesuai aturan.

 

“Kami coba mengutip penyataan kepala dinas PU Papua, bahwa minta, ada proses hukum terhadap oknum Kelompok Kerja (Pokja) jika terbukti terlibat KKN dalam melaksanakan tender pembangunan jalan pendukung menuju Patung Yesus Kristus di Bukit Swaja Kampung Kayu Batu Kota Jayapura,” jelas HYU, julukan Pemuda Asli Papua Berdarah Biak Nunfor – Genyem ini.

Disampaikan, bahwa HIPMAS Papua juga sedang mencari data – data terkait siapa – siapa yang bermain, untuk nantinay akan dibawa ke KPK dan Tipikor, Sebab model yang demikian yang menghambat jalannya pembangunan.

Sementara  itu, Praktisi Hukum Papua, Christian Arebo menilai, bahwa dirinya sedang melihat proses yang terjadi dan tentunya kalau ada indikasi pemalsuan dokumen dan segalanya, berarti ada kecurangan disana dan tentunya ini melanggar hukum.

“Kalau proses tidak sesuai, maka  pasti ada kesalahan hyang terjadidan tentunya jika surat – surat juga palsu, mak asecara aturan dapat diproses hukum bagi oknum – oknum yang bermain,” jelas Pengacara Anak Muda Papua ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, Djuli Mambaya minta ada proses hukum terhadap oknum Kelompok Kerja (Pokja) jika terbukti terlibat KKN dalam melaksanakan tender pembangunan jalan pendukung menuju Patung Yesus Kristus di Bukit Swaja Kampung Kayu Batu Kota Jayapura.

Hal ini disampaikan Djuli Mambaya via telepon selulernya, kepada harian ini, rabu (15/11/2017) kemarin.

Dengan memproses hukum, lanjut dia, Pokja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua akan bekrja lebih professional. Sebab dengan penetapan gagal tender seperti itu, pekerjaan yang semestinya sudah berjalan pada akhirnya harus tertunda.

“Yang pasti pekerjaannya akan molor dari targetnya yang semestinya tuntas pada 2020 saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Namun untuk memberi efek jera memang saya rasa perlu ada proses hukum,” terangnya.

Djuli pada kesempatan itu juga menyoroti keputusan Pokja dimana pada saat tender pertama, tak ada perusahaan yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat kualifikasi. (Eveerth Joumilena)