Disepakati Ganti Hak Rugi Lahan Rp. 10 Miliar, Dinas PU Papua Diminta Segera Bayar

 

 

Masyarakat Pemilik Hak Ulayat saat menggelar jumpa pers. (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua diminta untuk segera membayar lahan yang dipakai untuk pembangunan ruas jalan Bongrang-Waibron-Depapre sepanjang 33 kilometer senilai Rp.10 miliar sebagaimana tertuang dalam surat ganti rugi yang telah disepakati.

“Kami minta agar Dinas PU Provinsi Papua segera membayar hak ganti rugi lahan tahap empat, yang sudah disepakati bersama senilai Rp10 miliar,” kata Isak Tonggroitou, juru bicara pemilik hak ulayat masyarakat Bongrang, Kabupaten Jayapura, saat berada di Kota Jayapura, Papua, Jumat (16/11/2017)

Isak yang didampingi delapan orang pemilik hak ulayat yakni Nikodemus Yaboisembut, Habel Bano, Ishak Ayakeding, Valentino Samonsabra, Gasper Yaru, Isai Entong, Yulius Entong dan Yusan Samonsabra mengemukakan bahwa pembayaran lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan peti kemas Depapre tahap empat, sebenarnya sudah disepakati bersama lewat pertemuan pada pertengahn Maret 2017 di Kampung Maribu.

“Saat itu Pak Djuli Mambaya, Kadis PU Papua berjanji dihadapan masyarakat Bongrang pemilik hak ulayat, polisi dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa dua minggu sejak pertemuan dana sebesar itu segera cair, namun janji itu hingga kini tidak kunjung realisasi,” tuturnya.

Bahkan kata dia, pihaknya bersama para pemilik hak ulayat sudah melakukan berbagai rapat dan pertemuan, hingga turun ke lokasi pembangunan jalan untuk melihat lebih dekat sejauh mana perkembangannya, tapi hingga November kesepakatan yang sudah dibuat tidak kunjung menemui titik terang.

Pembangunan jalan saat memasuki Distrik Depapre (Eveerth Joumilena/Koran Harian Pagi Papua)

“Pada pembayaran tahap pertama tahun 2012, kedua tahun 2014 dan ketiga tahun 2016 saja, ada sejumlah pemilik hak ulayat belum terima dana yang total pembayaran semuanya Rp15 miliar dan ada yang dibayar tidak sesuai dengan harga pasaran. Nah, ini lagi pada tahap keempat tahun 2017 senilai Rp10 miliar juga belum dibayar,” katanya.

Isak menambahkan, kasus tersebut sudah dicoba mediasi oleh aparat kepolisian dengan mengundang pihak terkait dan Kadis PU Papua Djuli Mambaya tapi pada pertemuan akhir, tidak ada pihak PU yang hadir.

“Padahal pada 24 Oktober 2017, lewat pesan singkat Pak Djuli sampaikan agar saya bantu menyelesaikan masalah ini, tapi beliau tidak tindaklanjuti, kami juga dengar dananya sudah ada tinggal dibayarkan kepada kami, ini ada apa,” katanya dengan nada bertanya.

Isak berjanji, hal itu akan terus ditelusuri, termasuk dengan menggelar aksi demo damai pada Senin pekan depan di halaman kantor PU Papua di Dok V Bawah, Kota Jayapura.

Secara terpisah, Kadis PU Papua Djuli Mambaya ketika dikonfirmasi terkait hal itu lewat pesan singkat belum memberikan jawaban. Nomor telepon seluler yang coba dihubungi, aktif tapi tidak dijawab. (*)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...