Pemkab Jayapura Akan Bentuk Forum CSR

0
84
Rumah Panggung di Pinggiran Danau Sentani. Perikanan Danau Juga Perlu Perhatian. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Untuk mewujudkan kemitraan dalam pembangunan berkelanjutan dan memudahkan pengawasan serta penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) berinisiatif akan membentuk Forum CSR di Kabupaten Jayapura.

Kegiatan inisiasi pembentukan Forum CSR guna mewujudkan kemitraan dalam pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Bappeda ini dibuka oleh Staff Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura, Louis Nauw, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kamis (16/11) pagi sekitar pukul 10.00 WIT.

Turut dihadiri Plt. Kepala Disnaker Kabupaten Jayapura, Drs. I Nyoman Sucipta, M.KP, Direktur A+CSR Indonesia Noviansyah Manap bersama dua rekannya selaku narasumber, Ketua Kadin Kabupaten Jayapura Hengky Jokhu, perwakilan Perusda Baniyau dan perwakilan PT Sinar Mas.

Staff Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura, Louis Nauw mengatakan, forum CSR sebagai bentuk sinergitas Pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai hal, salah satunya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura.

Pembangunan berkelanjutan ini, kata Louis Nauw adalah pembangunan yang selama ini dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten Jayapura, yang pada prinsipnya bahwa Kabupaten Jayapura selalu mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat berupa dana DAU, dana Otsus dan juga dana DAK untuk pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Jadi, kegiatan hari ini (kemarin) terkait ingin dibentuknya Forum CSR untuk menghimpun para pemangku kepentingan atau pengusaha-pengusaha baik itu BUMN dan BUMD yang bergerak di daerah ini. Supaya perusahaan-perusahaan ini ikut memikirkan atau membantu pembangunan daerah di Kabupaten Jayapura, katanya, kepada wartawan harian ini usai menutup kegiatan tersebut, Kamis (16/11/2017).

Lanjut Louis menyampaikan, mereka (perusahaan) memiliki dana cadangan berupa CSR (Corporate Social Responsibility) itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Jayapura ini yang tidak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah daerah, karena tidak memiliki kecukupan dana atau anggaran.

Sehingga diharapkan Forum CSR ini segera dibentuk di daerah ini, karena forum tersebut sangat membantu untuk mensupport program-program pemerintah yang sejalan dengan program CSR perusahaan, ujar Louis.

Dalam melakukan pembangunan, selain adanya dukungan pemerintah, juga harus ada peran dari program CSR pihak swasta. Contohnya yang pernah dilakukan oleh BRI, yang membangun tempat penitipan anak di Pasar Doyo. Sedangkan perusahaan dari pusat itu menggunakan program CSR-nya ikut membangun tiga modul bangunan gedung baru di Pasar Pharaa, bebernya.

Dia berharap, jika sinergi antara pemerintah dan dunia usaha berjalan lancar melalui Forum CSR, maka besar kemungkinan ada akselerasi dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami harap dan sangat membutuhkan dukungan dari pihak-pihak swasta yang ada di Kabupaten Jayapura melalui program CSR, misalnya di Bandara Sentani itukan ada banyak perusahaan-perusahaan penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citilink dan Lion Group yang ada program CSR nya bisa ikut membantu pemerintah daerah. Selain itu, ada juga dunia perbankan baik Bank Papua, BRI, Bank Mandiri, BSM, BPR, Danamon dan BNI yang bisa ikut membantu,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi mengatakan, dalam rangka mendukung SDGs (Sustainable Development Goals) 2016-2030 itu ada keputusan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang pemerintah bisa melakukan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehingga inisiatif pembentukan Forum CSR ini datang dari Bappeda, yang merujuk pada prioritas nasional yang merupakan pengejawantahan (arti) dari SDGs 2016-2030 tersebut, kemudian keluar Perpres Nomor 59 tahun 2017.

Maka kami menginisiasi (melakukan) guna menindaklanjuti untuk membentuk Forum CSR yang belum pernah ada (terbentuk) di Kabupaten Jayapura. Jadi, forum ini didalamnya membangun kemitraan bersama antara swasta, masyarkat sipil dan pemerintah, agar dapat bersama-sama mendukung program prioritas yang merujuk pada SDGs dan program nasional RPJMN dalam Nawacita, katanya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)