Kehadiran KEK Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Kenambay Umbay

0
31
Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Hengky Jokhu, saat diwawancara. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)
Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Hengky Jokhu, saat diwawancara. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Pembangunan (WP) II Kabupaten Jayapura diyakini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik di dalam negeri maupun secara global.

“Kehadiran KEK dapat mempengaruhi seluruh bentuk pertumbuhan  ekonomi suatu daerah. Dimana, orientasinya juga sangat berpengaruh dan mengintegrasi pasar dalam negeri maupun secara global. Karena KEK ini merupakan impian kami dari Kadin yang sudah sangat lama di nanti-nantikan,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Hengky Jokhu,  kepada wartawan harian ini usai menghadiri sosialisasi Konsep Penyelenggaraan KEK, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (15/11/2017) lalu.

Hengky Jokhu menuturkan, dari berbagai aspek akan terjadi efisiensi dan nilai tambah yang sangat luar biasa.

“Kenapa?, karena tanpa KEK maka investor cenderung tidak tertarik untuk masuk di kawasan ini. Sebab, masing-masing investor atau perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk berinvestasi. Sehingga ketika dilakukan berbagai survei, rata-rata mereka tidak berminat,” ujar  Hengky Jokhu, yang juga Ketua LSM Papua Bangkit.

Jangankan perusahaan swasta, Hengky mencontohkan, perusahaan milik negara seperti PT. Semen Indonesia setelah melakukan berbagai survei dan kajian akhirnya mereka harus mundur dengan situasi tersebut.

“Kemunduran mereka bukan karena potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang. Tapi, mereka melihat berbagai insfraktuktur, perijinan serta biaya yang harus dikeluarkan itu tidak efisien. Untuk itu, di Kabupaten Jayapura perlu ada KEK,” tegasnya.

Selain itu, dengan adanya KEK ini investor atau perusahaan yang berinvestasi di sekitar kawasan itu diberikan kemudahan-kemudahan seperti tidak membayar pajak badan selama lima (5) sampai 10 tahun.

“Semua invetor kan terhambat oleh permasalahan impor, biaya pajak atas masuknya barang, pajak badan dan pajak orang asing. Itulah yang membuat mereka alergi. Tapi, kalau dalam kawasan ekonomi khusus, berbagai bentuk-bentuk pajak diberikan keringanan selama lima tahun untuk berinvestasi,” paparnya.

Dengan demikian, mereka akan semakin besar menanamkan modalnya dan semakin bersemangat untuk memutarkan modalnya di Kabupaten Jayapura dalam bentuk usaha.

Apakah itu usaha perkebunanan, pertambangan, pariwisata, perikanan dan sebagainya,” sebutnya.

Hengky bertanya, kenapa banyak perusahaan atau investor yang menanamkan modalnya di Pulau Jawa.

Karena didukung oleh insfraktukturnya termasuk dalam hal ini listrik maupun sumber daya manusianya yang banyak dan mempunyai skill yang baik. Tetapi dengan situasi saat ini, banyak investor yang sudah tidak beminat berinvestasi di Pulau Jawa karena mereka sudah mulai lari ke Pulau Kalimantan dan Sumatera, katanya lagi.

“Nah, kalau kita di Papua bisa memberikan fasilitas seperti insfraktuktur pelabuhan, jalan, listrik yang bagus, kemudian air yang tersedia dengan banyak serta kemudahan dalam hal pajak, maka seluruh investor akan merelokasi industry mereka kesini,” sambungnya.
Dengan demikian, kawasan ini akan bertumbuh lebih cepat dari kawasan-kawasan lainnya yang ada di Indonesia, nilainya.
Ditambahkan Hengky, yang tidak kalah pentingnya adalah, pemerintah daerah harus duduk bersama dengan seluruh Stakholder, seperti OPD, masyarakat adat, tokoh masyarakat dan TNI-Polri, guna menyelesaikan masalah pemalangan (ganti rugi) dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengurangi atau bila perlu menghilangkan tindakan seperti itu.

“Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa tanah ini diciptakan Tuhan untuk diolah dan dinikmati demi kepentingan bersama umat manusia terlepas dari suku, ras dan golongan apapun tidak ada urusannya dengan tanah,” kata Hengky.

Dikatakannya, tanah itu harus memberikan kemudahan untuk keadilan dan kesejahteraan.

Untuk itu, bila ada tuntutan-tuntutan ganti rugi, saya merasa seluruh stakeholder perlu duduk bersama, mengkaji dan membuat terobosan-terobosan yang bagus serta memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun diri dalam perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi saat ini,” imbuhnya.

“Nah, dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang desa atau kampung serta dengan masuknya investor, kita berharap berbagai masalah lahan dapat diselesaikan dengan Badan Usaha Milik Kampung,”   harapnya.

“Dan disini, masyarakat adat harus memiliki badan usaha. Supaya lahan mereka dapat dijadikan sebagai penyertaan modal menuju kawasan ekonomi khusus dan peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih baik,” atandasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)