1 Kampung Terima Rp. 1 Miliar, Pemkot Jayapura Minta 14 Kampung Kelola Baik

0
4
Suasana Kegiatan (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)
Suasana Kegiatan (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA ) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Daniel Mano meminta, para pendamping atau pengelola Dana Desa (DD) harus mampu mengelola Dana Desa secara baik dan  profesional, transparan serta akuntabel.

 

Hal tersebut dikatakannya pada saat acara kegiatan implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Bagi 14 kampung di Kota Jayapura, yang di gelar oleh DPMK Kota Jayapura, bertempat di Grand Abe Hotel, Kamis (16/11).

 

Menurutnya, permintaan tersebut sesuai dengan empat wilayah tertib yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM, diantaranya tertib administrasi, tertib aturan, bebas korupsi dan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Maka dikatakan Daniel perlu adanya pembinaan pelatihan bagi aparatur pengelola DD agar dalam pengelola Dana Desa secara profesional dan akuntabel.

Keindahan Teluk Youtefa, tampak Hamadi Tobati dan Holtekamp yang masih dilalui dengan perahu, sehingga akan dibangun jembatan penyeberangan. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

“Kegiatan inj bertujuan untuk mewujudkan rencana aksi KPK terhadap pengelola dana kampung di Kota Jayapura. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk melatih pendamping dan pengelola DD untuk mampu mengelola DD secara profesional, transparan dan akuntabel,” terangnya.

 

Selain itu, dilanjutkannya bahwa kegiatan ini bertujuan agar para aparatur desa mampu menyelesaikan misinya dengan baik.

 

Sehingga sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan itu adalah terimplementasinya fisik keuangan desa di 14 kampung di Kota Jayapura. Serta tersedianya sumber daya manusia yang profesional untuk membantu Pemerintah Kota Jayapura dalam mengaplikasikan sistem keuangan dan terlaksananya anggaran Siskeudes secara berjenjang.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DPMK Provinsi Papua, Donatus Mote melalui perwakilannya mengatakan Surat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diluncurkan dana desa atau dana kampung ini mendapatkan kewenangan yang besar sekali untuk mengelola kampungnya termasuk diberikan cukup besar oleh pemerintah dan semakin tahun jumlahnya juga semakin meningkat.

Suasana Pemandangan di Kampung Tobati. (Elsye Sanyi)

“Jadi untuk 14 Kampung di Kota Jayapura, kalau di hitung-hitung perkampung itu sudah bisa mendapatkan bantuan DD sebesar Rp. 1 miliar dan kami berharap uang yang sudah disalurkan kepada para kepala kampung itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Kampung dan masalah Kampung sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan tidak ada lagi hal-hal yang dikerjakan yang di luar rencana,” harapnya.

 

Kemudian diharapkan para pemdaping DD akan membantu para kepala kampung dalam mengelola keuangan agar lebih mudah mempertanggungjawabkan, mencatat dan melaporkan sekaligus juga menjadi pagar pengaman alat pengendalian bagi kepala kampung.

 

Dan juga aparat terkait untuk membantu melihat tata kelola atau akuntabilitas dari penggunaan dana kampung ini yang memang dirancang untuk membantu mempermudah sumber daya manusia yang sebagai alat utama untuk mengimplementasikan apa yang telah direncanakan.

Dua Anak Sekolah Saat Berdayung Pagi Hari dari Kampung Enggros untuk pergi kesekolah di Kota Abepura (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com)

“Untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan konsistensi penerapannya, disiplin anggaran kemudian juga pemahaman daripada aparat kampung yang sangat penting. Kami berharap dengan adanya aplikasi ini nanti Bapak Ibupendamping DD bisa cepat menyampaikan laporan yang dibutuhkan dengan demikian nanti Penyaluran dana Kampung berikutnya itu bisa lebih cepat lagi,” harapnya.

 

Kemudian dirinya juga mengharapkan agar dana kampung ini bisa betul-betul dijaga, jangan sampai dimanfaatkan atau dikuasai oleh orang-orang tertentu yang tidak sampai kepada rakyat di kampungnya. “Ini adalah uang yang berasal dari APBN, yang dipungut dari pajak rakyat di mana tata kelola keuangan Kampung ini merupakan bagian dari sistem keuangan negara sehingga seluruh aparat Kampung ataupun yang terkait itu terikat dengan aturan main,” pungkasnya.

 

Menyangkut keuangan negara, dikatakannya penyimpangan-penyimpangan yang dikasihkan kepada warga negara itu bisa diproses sebagai masalah hukum. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan juga para aparat pengelola dana kampung ini bisa memahami aturan main yang ada terus bertanya, terus belajar bagaimana kita mengelola keuangan yang baik dan benar.

 

Menurutnya, dana kampung dapat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat, ada bangunan fisiknya dan bisa dirasakan adanya perubahan atau kemajuan-kemajuan kampung.

 

Sementara itu, Kapolresta Jayapura Kota, AKBP. Marison Tober H. Sirait, SI menambahkan kegiatan sosialisasi Siskeudes bagi 14 kampung yang ada di Kota Jayapura merupakan pelaksanaan program prioritas atau nawacita Presiden RI yang salah satunya adalah dana desa atau dana kampung dan setelah itu ditindaklanjuti oleh Wakapolri Menteri terkait dan Menteri Dalam Negeri, yang telah ditandai dengan penandatanganan MoU bersama dengan Kapolres se-Indonesia.

Keindahan Kota Jayapura. (Eveerth Joumilena/ Koran Harian Pagi Papua)

“Program dana desa merupakan program prioritas Presiden RI dan harus dilaksanakan dengan benar itu merupakan perintah yang sangat jelas bagi setiap Kapolres. Saya berharap setelah mendapatkan arahan dari Presiden ini, kami dari pihak kepolisian tidak ada yang melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap aparatur kampung atau KPK dan aparaturnya, khususnya di Kota Jayapura yang memiliki 14 kampung sangat kita harapkan penggunaannya secara benar,” paparnya.

 

Agar dapat digunakan sesuai dengan prosedur dalam takaran pelaksanaan, pihaknya melihat masih ada indikasi-indikasi perlakuan yang tidak benar oleh aparatur ini dan hal itu harus ditindaklanjuti.

Suasana Kampung Enggros. Kota Jayapura (Eveerth Joumilena)

“Kamtibmas dan Babinsa tugasnya ialah lebih pada pencegahan, mengikuti mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan, tetapi apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, ada penyelewengan atau ada kepentingan-kepentingan personal lebih jelasnya kita menyatakan bahwa untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri pribadi dan orang lain, hal itu harus diproses secara hukum dan saya sangat berharap itu tidak terjadi di Kota Jayapura,” imbuhnya. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)