Friday, 24 Nov 2017
Berita Provinsi Papua

Pergantian Pejabat Pemprov Hanya Mengisi Jabatan Kosong

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, saat membawakan sambutan. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri memastikan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, hanya akan mengisi jabatan yang kosong atau pensiun.

“Untuk Provinsi Papua kami sudah tidak akan lakukan pergantian pejabat. Kami hanya akan mengisi jabatan yang kosong atau pensiun. Kalau untuk merotasi Pejabat Eselon II dan III, IV, tidak akan dilakukan”.

Kami khawatir bisa berujung pada gugatan seperti yang terjadi di Kabupaten jayapura,” terang Elysa, akhir pekan kemarin, kepada staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di tujuh kabupaten yang pada 2018 mendatang akan menggelar Pilkada Bupati.

Oleh karenanya, ia berharap staf BKD di tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada Bupati, agar menyampaikan masukan itu kepada petahana yang akan mencalonkan diri pada periode kedua. Sebab bila melakukan pergantian, dalam waktu dekat ini, dipastikan bakal melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Tolong semua staf BKD di tujuh kabupaten yang akan Pilkada, yaitu Biak Numfor, Paniai, Jayawijaya, Mimika, Mamberamo Tengah, Puncak dan Deiyai sampaikan kepada bupati yang bakal mencalonkan diri, agar tidak ganti pejabat”.

Baca Juga :  SKPD Papua Wajib Lakukan Analisis Jabatan dan Beban Kerja

“Supaya jangan sampai pengalaman Bupati Jayapura, tak terjadi di kabupaten lain karena mengganti Kepala RSUD Yowari maupun Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kasusnya bahkan masuk hingga ke Mahkamah Konstitusi. Ini pesan saya dan semoga kejadian itu tidak terulang,” harapnya.

Senada disampaikan, Sekda Papua Hery Dosinaen. Ia mengingatkan para kepala daerah di tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada untuk tidak melakukan pergantian pejabat, maksimal enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

Hery menyebut hal itu sebagaimana amanat perundang-undangan yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ia juga menyebut kepala daerah yang baru saja dilantik, tak bisa mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun sejak yang bersangkutan dilantik.

Dia khawatir, pergantian pejabat dapat memicu konflik,  sehingga para kepala daerah diingatkan untuk selalu ingat sumpah janji jabatan yang telah diucap pada saat pelantikan,” imbaunya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)