Friday, 24 Nov 2017
Berita Provinsi Papua

OPD Terkait Diminta Kembangkan HHBK di Lima Wilayah Adat

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Elia Loupatty, saat diwawancara. (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di lima wilayah adat, instansi terkait diminta segera mengembangkan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang ada di bumi Cenderawasih.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty pada sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2017, di Jayapura, Kamis (9/11/2017) kemarin.

Hasil hutan bukan kayu yang dapat dikelola diantaranya minyak kayu putih, madu, buah merah, sarang semut serta kapas. Sejumlah komoditas ini, jika dikelola dengan maksimal, diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara untuk wilayah Saireri, instansi terkait dapat mendorong masyarakat memaksimalkan daun darah yang hanya ada di Papua. Daun ini lebih banyak dimanfaatkan masyarakat tertentu untuk menjadi obat herbal.

“Saya kira daun ini jika dikembangkan dengan baik akan berdampak luas juga bagi masyarakat. Kemudian ada kura–kura mocong babi yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Asmat. Intinya semua ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan jika sudah memiliki kemasan nanti bisa ditampilakan saat PON XX Tahun 2020,”kata dia.

Baca Juga :  Sikapi Serius Masalah Korowai, Gubernur Prihatin Masih Ada Kepala Kampung Belum Dilantik

Sementara menyinggung entang sosialisasi pembangunan KPH, lanjut dia, Dinas Kehutanan baru-baru ini telah membentuk di 14 daerah kabupaten di provinsi tahun 2017.

14 KPH yang sudah terbentuk itu yakni KPHP Unit XX Kabupaten Kepulauan Yapen,  KPHP unit XXIX Kabupaten Keerom, KPHP unit XVII Kabupaten Waropen, KPHP XVIII Lintas Mamberamo-Sarmi, KPHP unit XXXV Sepik Pegunungan Bintang, KPHP unit XLIII Kabupaten Nduga, KPHP unit XXVIII Kota Jayapura, KPHP unit XVII Sarmi, KPHP unit LIII Boven Digoel, KPHL unit XIX Kabupaten Biak Numfor, KPHL unit VI Kabupaten Mimika, KPHL unit XLII Jayawijaya, KPHL unit XLI Lanny Jaya, KPHL unit II Nabire.

Sehingga melalui kegiatan sosialisasi itu, Elia berharap dapat disamakan persepsi tentang pengelolaan hutan berbasis KPH. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)