Friday, 24 Nov 2017
Lintas Papua Sosial Masyarakat

Hari Pertama Kerja, Bupati Tolikara Tinjau Pembangunan di Bokondini

Usman G Wanimbo : Lima Tahun Ke Depan, Pembangunan Terus Digenjot Sampai Pelosok

 

Bupat Wanimbo saat meninjau pembangunan di Bokondini. (istmewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Diawal kepemimpinan pada periode keduanya, Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo, SE, M.Si. melakukan kunjungan kerja pertamanya di wilayah pembangunan empat, yakni di Distrik Bokondini dengan membawahi lima distrik lainnya.

 

Dalam kunjungannya di Distrik Bokondini, Jumat (9/11/2017), Wanimbo  di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara, Panus Kogoya, Ketua I DPRD Tolikara, Epius Obama Tabo, Ketua II Yotham R Wonda, Kepala Dinas Sosial, Wemban Kogoya, meninjau langsung lokasi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan rakyat dan juga perkantoran.

 

Wanimbo mengakui, bahwa sejak di lantik sebagai Bupati bersama Wakilnya, mereka belum bisa berkantor di Kota Karubaga sebagai ibu kota Kabupaten Tolikara, mengingat terjadinya proses pemalangan trans jalan Wamena-Tolikara oleh sekelompok masyarakat.

 

Untuk itu, dalam kepemimpinan pada periode kedua ini, Wanimbo terus berupaya melakukan rekonsiliasi secara persuasif. Namun sambil menunggu rekonsialisasi tersebut, dirinya mempunyai ininsiatif untuk datang ke Distrik Bokondini guna mengecek langsung proses pembangunan yang sudah dilakukan Pemerintah.

 

Apalagi di Distrik Bokondini dijadikan sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres GIDI ke-5 yang akan berlangsung pada bulan November 2018 mendatang, sehingga proses pembangunan menjadi prioritas utama untuk dilakukan.

 

“Saya datang kesini karena ada kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan,” ujarnya.

 

Dalam kunjungan itu, Wanimbo mengakui telah mengecek semua proses pembangunan, baik Jembatan yang di bangun, pembangunan perumahan rakyat, dan kantor koordinasi Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tolikara.

Bupati Tolikara Terpilih, Pasangan Usman G. Wanimbo, SE.M.Si dan Dinus Wanimbo, S.Sos . (istimewa)

“Kami mendesak agar pengusaha yang mengerjakan semua proyek pembangunan di Bokondini dapat selesai dengan baik seperti, rumah, jembatan, kantor dan fasilitas yang memungkinkan peserta kongres bisa tinggal di Bokondini nanti,” paparnya.

 

Untuk itu, dengan kepercayaan yang diberikan Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk dilakukan Kongres GIDI di Distrik Bokondini, maka percepatan pembangunan menjadi perhatian serius pihaknya, untuk diselesaikan.

 

Bukan hanya Pemkab Tolikara saja, tetapi pihak Gereja dari GIDI juga ingin agar pembangunan persiapan Kongres di Distrik Bokondini bisa dipercepat.

Baca Juga :  Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2017

 

“Kebutulan saya sebagai wakil ketua panitia pelaksana Kongres GIDI dan ketuanya adalah Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagak,” jelasnya.

 

Dalam kepengurusan kepanitiaan, Wanimbo mengatakan telah membagi tugas untuk dilakukan pembangunan di Bokondini. Dengan harapan pelaksanaan kongres bisa terlaksana dengan baik.

 

Dari kunjungan yang dilakukan, Wanimbo mengemukakan, seluruh pembangunan yang ada di Distrik Bokondini sudah mencapai 50 persen.

 

“Saya berharap kepada pengusaha agar mempercepat pembangunan. Desember atau Januari sudah rampung semua, saya minta untuk dipercepat semua,” harapnya.

 

Kemudian ditambahkannya, untuk perumahan rakyat, ada sebanyak 13 unit rumah yang sedang di bangun oleh Dinas Sosial Provinsi Papua dan Pemda Kabupaten Tolikara. Yang rencananya perumahan tersebut akan digunakan sementara pada pelaksanaan Kongres GIDI nanti.

 

Menurutnya, proyek pembangunan termasuk jalan, jembatan dan fasilitas perkantoran di Distrik Bokondini yang di tangani oleh Pemkab Tolikara dan juga Pemerintah Provinsi Papua dengan total anggaran Rp. 70 milyar lebih.

 

Untuk itu, diharapkannya agar pembangunan Kantor Pemerintahan dan pembangunan ini bisa selesai pada Januari 2018 mendatang. “Kami berharap seperti begitu,” imbuhnya.

Disinggung soal pembangunan listrik, menurutnya fasilitas listrik di Distrik Bokondini sudah ada, kini tinggal bagaimana pemeliharaaannya.

 

“Tidak boleh padam, persiapan ini semua harus berjalan lancar. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan listrik seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman harus punya tanggung jawab penuh untuk selalu memonitoring bagaimana fasilitas yang ada di Distrik Bokondini dan juga di distrik lainnya,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Ketua II DPRD kabupaten Tolikara, Yotham R. Wonda menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tolikara dan jajarannya yang telah mempercepat pembangunan khusus di wilayah empat, yang meliputi lima distrik.

 

Hal senada juga diucapkan Wonda, dimana percepatan pembangunan yang dilakukan bertepatan terhadap pelaksanaan Kongres GIDI di Distrik Bokondini yang akan berlangsung pada November 2018 mendatang.

 

Oleh karena itu, proyek-proyek yang dikerjakan para pengusaha segera digenjot, jangan sampai terlambat. Baik infrastruktur jembatan. Kemudian kepada kontraktor yang menangani kegiatan ini bisa dilihat baik proses pembangunan.

Baca Juga :  Tim Paslon Mario Klaim Menang Dalam PSU

 

Sebab, menurutnya, ada beberapa sumber anggaran di wilayah Bokondini yang sedang melaksanakan pembangunan, sehingga diharapkan bagi setiap proyek pembangunan harus ada papan nama dari masing-masing kontraktor yang menangani pembangunan itu.

 

“Harus jelas supaya masyarakat tahu pembangunan ini proyek siapa. Itu bisa dipilah-pilah, jangan sampai masyarakat menilai bahwa proyek pembangunan di Bokondini di tangani oleh pemerintah tertentu,” terangnya.

 

Diakuinya, pembangunan di Distrik Bokondini ini melibatkan tiga pemerintahan, yakni Pemkab Tolikara, Pemkab Mamberamo Tengah dan Pemprov Papua.

 

“Harus ada papan nama semua proyek, baik jemaat, gedung perumahan. Saya memberikan contoh pembangunan Polsek sudah ada papan nama, yang lain harus dipasang semua sehingga anggaran dan jangka waktu kerja jelas dan masyarakat lebih tahu,” ujarnya.

 

Kendati demikian, Yotham menegaskan, pengawasan akan proses pembangunan akan terus dilakukan setiap saat. Sebab pembangunan proyek yang dilakukan oleh Pemkab sudah mencapai sekitar Rp. 80 milyar lebih.

 

“Alasan pembangunan Kantor Koordinasi Pemerintahan dan pembangunan lainnya yang dilakukan dalam satu kawasan di kompleks Kantor Distrik, bertujuan supaya nanti Bupati atau Wakil Bupati sewaktu-waktu datang kerja di Bokondini selama satu atau dua minggu, dan selanjutnya bisa kembali ke Kota Karubaga. Jadi bangunan ini bukan hanya sekedar di bangun begitu saja, akan tetapi akan menempatkan pegawai dari semua dinas yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu pendidikan, kesehatan maupun fungsi lain. Artinya kantor ini dikhususkan untuk wilayah kerja pemerintahan Kabupaten Tolikara atau disebut kantor satu atap,” katanya. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)