Friday, 24 Nov 2017
Berita Provinsi Papua Kesehatan

BKKBN Rancang Grand Design Aspek Kuantitas Penduduk Papua

Kepala BKKBN Provinsi Papua, Sarles Barabar, SE, M.Si., bersama Direktur Pemaduan Kebijakan BKKBN RI, Hamfri Abon., usia kegiatan workshop di aula BKKBN Papua di Kotaraja. (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  BKKBN Provinsi Papua melaksanakan workshop penyusunan grand design pembangunan kependudukan daerah, bersinergi dengan direktorat pemanduan kebijakan penduduk dari badan kependudukan berencana nasional(BKKBN RI), DI KHUSUSKAN 20 orang kalangan ASN BKKBN juga mitra BKKBN duduk bersama di aula BKKBN Provinsi Papua, Selasa (7/11/2017).

 

Kepala BKKBN Provinsi Papua, Sarles Barabar,  SE, M.Si., mengatakan, bahwa menjabarkan Paket kependudukan, di kuatkan dengan bagaimana penyusunan rancangan induk kependudukan yang kita namakan grand design.

 

“Satu terjemahan dari berbagai keputusan dari undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kita di Papua sama halnya i provinsi lain menyusun grand design,” ujar Sarles Brabar, dalam diskusi workshop tersebut.

Suasana BKKBN Provinsi Papua melaksanakan worskhop penyusunan grand design pembangunan kependudukan daerah. (Fransisca / LintasPapua.com)

Ditambahkan, bahwa  yang sudah masuk di RPJMD tiap kabupaten, sampai saat ini katakanlah masih dua atau tiga kabupaten saja, maka kita akan kuatkan untuk tahun 2018 semua kabupaten, kita harapkan memiliki grand design kependudukan yang tentu kita masukan ke dalam program yang menyangkut kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

 

“Kita masukan ke RPJMD kabupaten kita harapkan di folowup oleh stiap bupati dan walikota, jadi hari ini teman- teman dari direktorat pemaduan kebijakan kependudukan BKKBN RI melakukan orientasi, sekaligus pelatihan  bagaimana cara menyusun grand design untuk masing masing kabupaten, kita akan adakan teori dan praktek, sampai tiga hari kedepan,” jelas Putra Papua  asal Biak Numfor  ini.

Baca Juga :  Pemprov Pastikan Rekrut 16 Ribu SDM Untuk PON 2020

 

Sementara itu, Direktur Pemaduan Kebijakan BKKBN RI, Hamfri Abon menyampaikan, bahwa agenda kita bersama teman- teman provinsi, ada mitra kerja juga disini, dari unsur perwakilan bidang kependudukan kita akan melakukan semacam orientasi singkat bagaimana menyusun grand design.

Peserta workshop yang ikut dalam kegiatan tersebut. (Fransisca /LintasPapua.com)

“Atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk tahun 2017 hingga 2035 intinya kita ingin memastikan bahwa aspek penduduk dari sisi kuantitas kita ingin tata sedemikian rupa, kita tidak ingin pasrah sedemikian rupa dengan suasana yang ada, dengan keadaan, tapi kita ingin tata memproyeksikan Papua kedepan itu mau seperti apa,”  tuturnya.

 

Dianjutkan, bahwa  TFR-nya mau berapa jumlah penduduknya berapa, laju penduduknya berapa, itu mau kita sepakati  bersama , setelah tertata itu pakai aplikasi sederhana itu namanya spectrum, oleh karena itu teman-teman semua bawa laptop kita sama-sama belajar bagaimana merekayasa penduduk Papua dan kabupaten kota sampai tahun 2035 yang akan datang.

“Nah ini penting kenapa? Karena melalui grand design yang ada atau rancangan induk kuantitas yang ada nantinya akan kami terjemahkan dalam pembangunan rancangan jangka menengah daerah,” ucapnya.

Baca Juga :  Warga Koya Barat Jayapura Apresiasi Sosialiasi KB

Disampaikan, bahwa pihaknya  ingin memastikan grand design yang ada itu satuan kuantitas, kita akan terjemahkan dalam parameter yang lebih kecil lagi, pada provinsi dan khususnya kabupaten kota agar supaya, parameter kependudukan KB dan pembangunan keluarga masuk dalam urusan yang lebih prioritas dalam kabupaten kota.

Kepala BKKBN Pzpua, Charles Brabar, SE, M.Si., saat diwawancara (Fransisca / LintasPapua.com)

“Terutama masuk dalam APBD mereka, angkanya dari grand design yang sudah kita kita susun pagi ini, sehingga grand design ini menjadi penting, kita ingin Papua juga provinsi yang lain sama- sama merekayasa suasana kependudukan yang ada dan ini adalah amanat dari undang- undang  52, juga amanat undang-undang 23 juga PER 153 yang sudah ada, kitaingin sama-sama belajar, kita ingin sama-sama memastikan bahwa urusan khususnya kependudukan menjadi urusan yang wajib, penting di level provinsi dan kabupaten kota,” tuturnya mengakhiri pembicaraan. (Fransisca /LintasPapua/com)