Wali Kota Imbau Warga Tak Perlu Takut Dengan Operasi Yustisi KTP-el

0
30
Sidang KTP- el di GOR Waringin, Kota Jayapura., belum lama ini. (LintasPapua.com)
WaliKota dan Wakil Wali Kota bersama pimpinan dewan, saat berada di pelabuhan Jayapura. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan pada Januari 2018 mendatang dan seterusnya, semua proses pengurusan surat-surat bahkan semua aktivitas seperti contoh perbankan, pembelian produk, hanya akan diberlakukan penggunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), tidak lagi menggunakan KTP Nasional. Untuk itu, Mano mengimbau kepada semua warga Kota Jayapura agar tidak perlu takut dengan operasi non yustisi KTP-el yang dilakukan oleh Pemerintah Kota  (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

 

 

Adapun sasaran operasi non yustisi KTP-el kali ini dipusatkan di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, dengan mendatangi rumah-rumah warga yang mana merupakan penduduk terbanyak di Distrik Abepura, Sabtu (4/11/2017).

 

 

Dalam apel pagi operasi non yustisi KTP-el yang di pimpin oleh Wali Kota Benhur Tomi Mano, dirinya meminta, warga untuk dapat menyiapkan kartu identitas diri dan dapat menerima petugas dispendukcapil yang mendatangi rumah warga untuk menjalankan tugas mereka di lapangan.

 

 

“Saya berharap seluruh warga harus sudah memiliki KTP El sehingga kota Jayapura dapat menjadi kota yang tertib administrasi kependudukan,” harapnya.

 

 

Sedangkan bagi para petugas, Mano Mengingatkan untuk melalukan pendekatan yang humanis, menyapa mereka dengan ramah dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang telah diperoleh.

 

 

Selain itu, Mano juga berharap agar Kepala Distrik, kelurahan atau kampung sampai ke pemerintahan terbawah yakni RT/RW untuk dapat memainkan perannya dalam mendukung kebijakan Pemkot Jayapura.

 

Sidang KTP- el di GOR Waringin, Kota Jayapura., belum lama ini. (LintasPapua.com)

Sementara itu, Kepala dispendukcapil Kota Jayapura, Merlan S. Uloli memaparkan KTP-el merupakan program nasional, dimana seluruh penduduk Indonesia se-kabupaten/kota diwajibkan untuk menyelesaikan perekaman data hingga akhir tahun 2017.

 

 

Merlan menjelaskan operasi non yustisi KTP-el yang dilakukan ialah mendatangi atau menyisir rumah mendatangi atau menyisir rumah warga yang melakukan perekaman sesuai dengan data nama warga yang telah dikantongi oleh masing-masing kelompok dari Dispendukcapil Kota Jayapura serta sekaligus mendata warga yang sudah pindah atau telah meninggal.

 

 

Dikatakannya, warga yang belum melakukan perekaman akan diarahkan petugas untuk melakukan perekaman di Kantor Lurah Awiyo, dengan mobil Dispenducapil yang telah siap melayani warga disana dan juga satu buah mobil pelayanan Dispendukcapil yang berada di BTN Atas Kamkey bagi warga yang RT/RW nya jauh dari Kantor Lurah Awiyo.

 

 

“Jika ada warga yang telah meninggal dunia, maka petugas akan membawa Kartu Keluarga (KK) dan menghapus nama yang bersangkutan, untuk diterbitkan KK yang baru,” ujarnya.

 

 

Dalam melaksanakan operasi non yustisi ini, petugas Dispendukcapil Kota Jayapura didampingi oleh RT/RW setempat, dan diback-up oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)