PCW Gelar Seminar Sehari Tentang  Korupsi di Papua Antara Hukum dan Politik

0
21
Pimpinan PCW saat menggelar Jumpa Pers usai acara seminar sehari. (Fransisca/LintasPapua.com)
seminar sehari yang digelar oleh Papua Coruption Watch (PCW) yang mengusung tema Gerakan Pencegahan Korupsi (GPK) 2017 dengan sub tema korupsi di Papua antara hukum dan politik di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Kamis (2/11/2017). (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Masalah Korupsi di Papua tidak pernah berhenti, tentunya ini menjadi perhatian dari Papua Corruption Watch (PCW), sehingga menggelar Seminar Sehari tentang  “Korupsi di Papua Antara Hukum dan Politik”, di Hotel Grand Abe, Kamis (2/11/2017).

 

“Sebuah ironi, Otonomi Khusus yang telah bergulir sejak tahun 2001, sebagai bentuk representasi keterbukaan dan peluang yang begitu luar biasa bagi Masyarakat Papua, dengan dikucurkannya dana pembangunan yang besar bagi Provinsi Papua serta perkembangan pemekaran Kabupaten  dan Kota yang menempatkan Putra-Putri Papua dapat menduduki jabatan yang beragam pada Biro, Dinas dan SKPD di Pemerintahan Daerah baik di tingkat Kabupaten, akan tetapi masih saja terjadi korupsi,” ujar Koordinator Informasi, Data dan Program, Henry Winston Muabuay, SE., saat dikonfirmasi di tempat kegiatan, Kamis (2/11).

 

Ditambahkan, sesuai perkembangan namun sangat miris, manakala peluang yang baik ini ternyata malah menjadikan

 

sebuah Antiklimaks dengan begitu banyaknya kasus pelanggaran KORUPSI sejak tahun 2006 yang melilit para Pejabat Daerah di Provinsi Papua.

“lroninya Banyak Kasus Korupsi yang sudah dengan terang benderang di sampaikan dengan penetapan “TERSANGKA” oleh penyidik Kepolisian, termasuk pemberkasan yang sudah di serahkan kepada Kejaksaan. Para tersangka sebagian besar adalah pejabat teras Pemerintahan dan Kepala Dinas baik tingkat Kabupaten / Kota serta Provinsi,” katanya.

Pimpinan PCW saat menggelar Jumpa Pers usai acara seminar sehari. (Fransisca/LintasPapua.com)

Diakui,  masih sering menemui jalan buntu dalam putusan hukum tetapnya.

“Ada berkembang pemikiran dan pandangan dalam masyarakat di Papua, Apa semua ini karena tersangka adalah pejabat sehingga Kekuatan HUKUM tidak memiliki taji di bandingkan kepentingan POLITIK. maka PCW dalam Rangkaian Kampanye GPK dan Sosialisasi Bebaskan Papua,” jelasnya.

 

 

Ditegaskan, bahwa  tema kegiatan adalah “korupsi di Papua antara hukum dan politik” sebagai Program kegiatan PCW pada Gerakan Pencegahan  Korupsi Papua 2017.

 

 

Sementara itu, Ketua PCW,  Muhammad Rifai Darus, SH., menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan ini adalah mendiskusikan tentang apa dan bagaimana itu Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan dan mendiskusikan Fakta Hukum Pemberantasan Korupsi di  sandingkan dengan Nuansa Politik di Provinsi Papua.

 

“Mendiskusikan langkah-langkah komitmen Penegakan Hukum dalam Pencegahan Korupsi di Provinsi Papua dan mendiskusikan komitmen bersama tentang Pencegahan Korupsi murni sebagai pelaksaan Suprimasi Hukum dan bukan Konstalasi Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota se – Papua,” katanya.

Suasana Kegiatan Seminar. (Fransisca/LintasPapua.com)

Sementara tampil sebagai pembicara antara lain,  Anto Ikwanto dari KPK RI, Polda Papua diwakili Direskrimsus dan Dewan Adat Papua diwakili George Weyasu dan Akademisi diwakilai Prof.  DR. Basir Rohrohmana, dengan moderator yang dipandu oleh Amri Siregar.

Suasana diskusi berjalan alot dan mendapat banyak masukan dan tanggapan serta pertanyaan, sehingga melahirkan pemahaman yang baik tentang pencegahan korupsi.

Acara diakhiri dengan jamuan makan bersama dan dilanjutkan dengan jumpa pers dari PCW yang intinya melaporkan berbagai perkembangan kasus korupsi dan penilaian atas kinerja pemerintah daerah.  (Fransisca /LintasPapua.com)