Thursday, 23 Nov 2017
POLHUKAM

Hingga September 2017 : Ada 23 Kasus Korupsi di Polda Papua, Rugikan Negara Rp.  122 Miliar

Direskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Edy Swasono. (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)   –   Dir Reskrimsus Polda Papua, Kobes Pol Edy Swasono mengatakan, bahwa Selama periode tahun 2017 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua telah menangani 23 kasus korupsi di Papua dari total kerugian negara sebanyak 122 Milyar.

 

 

“Dirreskrimsus Polda Papua sudah menangani 23 kasus korupsi yang terselesaikan dari total kerugian negara 122 milyar. Adapun kerugian negara yang berhasil di selamatkan termasuk barang bukti yang berhasil dikembalikan kepada negara mencapai angka 22,5 milyar, dari berbagai modus operandi yang terjadi diwilayah hukum Polda Papua,” ujar Dir Reskrimsus Polda Papua, Kobes Pol Edy Swasono, saat menjadi pemateri dalam seminar sehari yang digelar oleh Papua Coruption Watch (PCW) yang mengusung tema Gerakan Pencegahan Korupsi (GPK) 2017 dengan sub tema korupsi di Papua antara hukum dan politik di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Kamis (2/11/2017).
Dikatakan, , prinsip penegakkan humum terhadap kasus Korupsi terbagi empat faktor yang menjadi jaminan akuntabilitas dan kualitas sebuah pekerjaan dalam proses penegakkan hukum.

Baca Juga :  Dubes Amerika Kunjungi Papua Bahas Isu Politik
seminar sehari yang digelar oleh Papua Coruption Watch (PCW) yang mengusung tema Gerakan Pencegahan Korupsi (GPK) 2017 dengan sub tema korupsi di Papua antara hukum dan politik di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Kamis (2/11/2017). (Fransisca / LintasPapua.com)

Prinsi pertama dalam penegakan hukum khusus korupsi yaitu legalitas, yaitu proses penegakkan hukum harus jelas dan harus ada dasar hukumnya, mengacu kepada pasal 1 ayat 1 KUHP.

 

“Artinya tidak ada rekayasa kasus penegakan hukum dalam masalah korupsi, buktinya selama ini para pelaku sudah mendapatkan vonis dan inkrah jadi secara uji matril hukum semua sudah terpenuhi dan tidak terjadi cacat dalam prosesnya,” katanya.

Suasana Seminar Sehari. (Fransisca /LintasPapua.com)

Yang kedua, Kapabilitas yaitu kualitas dari penyidik itu sendiri, dimana penyidik bekerja karena mempunyai kemampuan dan pengetahuan. Ketiga, Akuntabilitas yaitu akuntabilitas terhadap internal dan eksternal, dimana eksternalnya dimaksud kepada masyarakat agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat dapat mengakses informasi.

 

Dilanjutkan, serta yang  keempat, Accepbilitas yang artinya proses penegakan hukum yang dilakukan Polri tidak melanggar hukum dan harus mencermintakan rasa keadilan, artinya masyarakat tak merasa terzolimi oleh suatu proses penegakan hukum.

Sementara itu,  Perwakilan Dewan Adat Papua, George Weyasu meminta , penegakan hukum harus sesuai aturan yang benar,  “diharapkan agar dalam prosesnya di sampaikan kepada public atas progressnya, termasuk kepolisian dan juga oleh PCW, sehingga bisa diketahui. (Fransisca /LintasPapua.com)