ASN Pemkot Akan Ditertibkan Sesuai Anjab dan ABK

142
Sejumlah ASN Kota Jayapura (Eveerth / Koran Harian Pagi Papua)
Sejumlah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Jayapura, dalam sebuah pertemuan di ruang walikota. (Eveerth / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BPKK) Kota Jayapura, Dr. Robert J. Betaubun, S.Pd. MM., mengatakan kedepan akan dilakukan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura.

 

 

Hal ini disampaikan Dr. Robert J. Betaubun, S.Pd. MM.,  dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN.

 

“Karena memang sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera melakukan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) bagi Pemerintah Kota (Pemkot)Jayapura,” ujar Dr. Robert J. Betaubun, S.Pd. MM., saat di temui di Aula BKPP Kota Jayapura, Selasa (1/11/2017).

Dikatakan,  khususnya di Pemkot Jayapura, dipaparkannya bahwa perangkat yang dulunya perangkat pemerintah daerah, yaitu berdasarkan PP Nomor 18 telah terjadi perubahan dengan organisasi perangkat daerah.

“Maka sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan Anjab dan ABK dalam rangka upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan pemerataan penjabaran pegawai di lingkungan Pemkot Jayapura,” jelasnya.

Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., selalu mengajak ASN untuk bekerja melayani masyarakat secara baik serta terus menata ASN untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

“Ini sebuah harapan yang disampaikan oleh Bapak Walikota dalam rapat pimpinan maupun dalam penegasan-penegasan bahwa segera dilakukan analisa pembayaran dan tunjangan berbasis kinerja, ini juga salah satu dasar untuk rujukan kita untuk menghitung beban kerja bagi ASN di Pemkot Jayapura,” ungkapnya.

Selain itu adalah persyaratan-persyaratan dalam rangka pengelolaan kepegawaian yaitu penempatan orang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan ASN. Kemudian pemerataan yang bermaksud agar tidak terjadi penumpukan pegawai pada unit-unit kerja tertentu sementara ada kekurangan pegawai di unit yang lainnya.

Menjelaskan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi penyusunan Anjab dan ABK ini untuk menunjukkan aparatur sipil negara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan struktur baru pada di lingkup pemerintah kota Jayapura dengan mengacu pada penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Betaubun memaparkan setiap jabatan harus diisi oleh tenaga yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi wawasan yang luas Serta perhatian yang besar dalam bekerja.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Regional Wilayah IX Badan Kepegawaian Nasional, Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, MAP menyampaikan dalam penataan kepegawaian di Kota Jayapura melalui Anjab dan ABK, ada dua hal yang dapat dilakukan baik secara kuantitas dan kualitas.

Paulus menjelaskan secara kuantitas adalah didasarkan dengan jumlah pegawai dengan beban kerja, jangan sampai ada pegawai yang keluyuran karena merasa pekerjaannya sedikit. Dan di satu sisi ,ada pegawai yang selalu lembur karena pekerjaannya banyak.

Sehingga hal tersebut perlu ditata dan disesuaikan antara beban kerja dengan jumlah pegawai melalui ABK.

Kemudian, dijelaskannya secara kualitas bisa dilakukan dengan meminimalisir atau kesenjangan antara jabatan dengan profil pegawai yaitu antara syarat jabatan dengan profil PNS yang bersangkutan.

“Kalau seorang PNS ini ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan kompetensi dan profil yang bersangkutan, pasti roda organisasi akan lambat karena orang-orang yang bekerja tidak sesuai atau dia akan merasa tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena bukan kompetensinya,” cetusnya.

Menurutnya, Anjab dan ABK harus dilakukan secara teliti sehingga akan menghasilkan informasi jabatan yang akurat kemudian dijadikan Bahan baku untuk proses pengelolaan sumber daya manusia seperti perekrutan jumlah kebutuhan pegawai sesuai tugasnya, evaluasi jabatan maupun tanggung jawab setiap jabatan dan penyempurnaan fungsi setiap jabatan.

“Dengan demikian kebutuhan pegawai di setiap organisasi perangkat daerah akan jelas jumlahnya dan fungsinya nanti sampaikan desainnya kebutuhannya apa saja sehingga mampu menjawab kebutuhan kita dan formasi yang kita butuhkan apalagi jabatan tertentu punya verifikasi khusus sehingga dapat mendudukkan pejabat pada bidang yang dikuasainya,” jelasnya. (Elsye Sanyi  / Koran Harian Pagi Papua)