Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Naik ke Posisi 72

0
38
Presiden Joko Widodo, saat memberikan keterangan pers. (istimewa)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) meningkat ke posisi 72 di tahun 2017. Hal ini membuat peringkat Indonesia lebih baik dari Tiongkok yang menduduki peringkat 78, India di peringkat 100, dan Brazil di posisi 125.

“Itu akan terus kita perbaiki. akan terus kita benahi. Dulu, berapa? 120 masuk ke 106, masuk lagi ke 91, masuk lagi sekarang ke 72. Artinya, kita sudah lebih baik sekarang ini dari China, lebih baik dari India. lebih baik dari Brazil,” kata Presiden kepada jurnalis di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 1 November 2017.

Namun, Presiden juga menegaskan akan tetap berupaya mencapai target yaitu peringkat 40 di tahun 2019 nanti.

“Artinya harus ada pembenahan total, reform total, dari urusan perizinan, urusan listrik, urusan properti, urusan semuanya harus semakin baik,” ujarnya.

Dengan semakin mudahnya perizinan dalam berusaha, Presiden berharap akan membuka lapangan kerja baru sehingga berdampak pada perekonomian nasional.

Dalam laporan Bank Dunia tentang peringkat negara dengan kemudahan berusaha, New Zealand menduduki peringkat pertama dan menyusul di peringkat kedua adalah Singapura.

Muara Gembong, 1 November 2017
Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
[18:16, 1/11/2017] +62 817-0842-333: Presiden Jokowi: Saya Tidak Pernah Mengeluarkan Izin Reklamasi!

Menanggapi pertanyaan jurnalis terkait polemik reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, Presiden menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi baik selama ia menjabat sebagai Presiden maupun saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” tegas Presiden di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 1 November 2017.

Terkait Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, Presiden mengatakan bahwa Pergub itu merupakan petunjuk untuk mengajukan perizinan.

“Kalau yang itu, Pergub itu kan Pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa. Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” jelas Presiden. (Eveerth Joumilena)