BKKBN Gandeng IPADI Inventarisir  Dampak Kependudukan di Papua

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  BKKBN mengandeng IPADI dan koalisi kependudukan Provinsi Papua mengadakan kegiatan pertemuan inventarisir kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan penigkatan kemitraan, bertempat di Hotel Grand Abe, Rabu (1/ 11/2017)

Kegiatan yang mengundang 60 orang dari mitra kerja OPD_ Provinsi Papua, angota lPADl, angota koalisi kependudukan, adik-adik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan calon guru yang akan menyampaikan pentingnya kependudukan.

 

Kepala bidang pengendalian penduduk BKKBN Prov.-Papua, Sarwandi, menjabarkan tujuan kegiatan bekerja sama dengan lPADl dan Koalisi kependudukan, untuk melaksanakan kajian dampak kependudukan di kampung KB,pertama di Yamara Wonorejo yaitu penghasilan petani berdampak pada pendidikan anak petani tersebut.

“Kajian kedua ada di Koya adanya imigran saudara kita ke Kota Jayapura, ada dampak positifnya ternyata para petani bisa menyekolahkan anak hingga tingkat sarjana, dan mengalami perbaikan ekonomi,” ujar Sarwandi.

“Harapan kami Dengan adanya kajian ini kami da  BKKBN akan mendapatkan solusi apa yang akan kami buat kedepannya, agar ada satu kampung permodelan sebagai solusi strategis, terkait dengan kondisi pendidikan atau penghasilannya,” katannya.

 

Ditambahkan,  cara mengadvokasinya pada masyarakat, kerjasama  kali ini kita bisa mendapatkan dokumen sebagai rekomendasi pada penghasil kebijakan kepada kepala kampung kepala distrik, bahkan pak gubernur, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan,  dalam rangka peningkatan sumberdaya masyarakat di sekitar Papua”.

Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Papua, John Rahail menuturkan, bahwa  kependudukan BKKBN berkomitmen bekerjasama dengan instansi yang ada di Papua, kegiatan ini mensinergikan fungsi dan peran para pihak, supaya proses pembangunan tidak Cuma kami buat apa yang kami buat, tapi  sedang melakukan apa ya ng masyarakat butuh mereka yang dilakukan secara terukur, transparan,  partisitatif dan berkelanjutan, bila BKKBN sudah melakukan kampung KB itu harus di sinergikan dengan perancang lain.

“Yang penting harus berbasis pada kearifan lokal, tapi pada perkembangannya identitas masyarakat Papua terbangun dari itu,” jelasnya.

 

Sementara itu, Koordinator Ikatan Praktisi Dan Ahli Demografi Indonesia (iPADi),  Marsum, mengatakan, bahwa isu kependudukan di Papua ada hal yang kekhususan, BKKBN turut membantu kependudukan dalam artian bukan membatasi tapi mengendalikan jumlah penduduk.

 

“Dengan mengajak masyarakat tidak menikah usia dini, tetapi mengajak masyarakat berpendidikan, agar membantu index pembangunan manusia di  Papua untuk melihat pendapatan tinggi maka pendidikan tinggi. Karena ini problem yang ada di Papua,” kata lulusan UGM ini. (Fransisca / LintasPapua.com)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...