Wali Kota BTM Tegaskan Tak Ada Niat Bunuh Orang Papua Dengan Miras

97
Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., dalam sebuah wawancara diruang kerjanya. (Geis Muguri / Koran Harian Pagi Papua)
Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., dalam sebuah wawancara diruang kerjanya. (Geis Muguri / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dituding melawan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terkait peredaran minuman keras (miras) di Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., meminta Bagian Hukum Pemprov Papua untuk mengkaji baik hal tersebut dari sisi aturan yang berlaku di negara Indonesia, disisi lain bahwa kebijakan Gubernur Papua didukung sepenuhnya dan tidak ada niat untuk membunuh orang Papua dengan minuman keras (miras). . 

 

“Saya terima kasih atas teguran dari Pemprov Papua kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura tentang izin miras di Kota Jayapura. Selaku bawahan saya selalu tunduk dan taat kepada perintah atasan dan saya mempunyai kajian-kajian tertentu dan segala hal yang kita lakukan itu berdasarkan aturan yang ada dalam negara ini,” ucap Wali Kota Jayapura, Tomi Mano kepada para wartawan, usai memberikan bantuan bagi korban kebakaran di Weref, Sabtu (28/10/2017) baru-baru ini.

 

Walaupun pakta integritas telah di tanda tangani oleh para Bupati dan Wali Kota dalam Rapat Kerja, namun menurutnya hal itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dikarenakan ada Perda dan Keputusan Presiden (Kepres) yang di miliki oleh negara.

 

“Saya sangat setuju dengan kebijakan Bapak Gubernur tentang pencabutan izin miras di Kota Jayapura, tapi mari kita lihat dari sisi aturan yang berlaku di negara ini. Memang kita punya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 15 Tahun tentang perizinan, pemasokan, peredaran penjualan minuman beralkohol, Pemkot juga punya Perda dan Perda itu belum saya cabut,” terangnya.

Kota Jayapura (potretanakmelanesia.blogspot.co.id)

Disela-sela itu, Mano juga menyebutkan pesan dari Kementerian bahwa ada beberapa poin dalam Perdasus Nomor 15 yang harus diperbaiki atau di revisi. “Itu yang saya tahu, dan juga ada Kepres yang mengatur tentang hal miras itu,” paparnya.

 

Diakuinya, bahwa ia sangat paham dengan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 yang mengatur hal-hal khusus di tanah Papua, dan ada juga UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana ada hal yang bisa mengacu pada UU Otsus 21 dan ada yang mengacu pada UU 23 tersebut. Dilanjutkannya, ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Perdasus.

 

“Dua komponen UU yang terdapat dalam Perdasi yaitu bisa mengacu pada UU Otsus dan mengacu pada UU 23. Kemungkinan hal ini yang harus dikaji baik oleh Bagian Hukum Pemprov, supaya dapat memberikan telahan kepada atasan mereka, agar dapat mengkaji ini secara baik dari sisi aturan. Jika hal itu sudah klop, maka tidak akan ada masalah,” jelasnya.

 

Dikatakannya, sebagai seorang Pamong Praja yang taat dan berpegang teguh terhadap aturan, ia tidak berusaha untuk membunuh orang Papua.

Keindahan Kota Jayapura. (Eveerth Joumilena/ Koran Harian Pagi Papua)

“Saya tidak punya niat tentang hal itu, tapi saya sedang mengkaji hal khusus, agar bagaimana orang Papua tidak menyentuh miras supaya dapat hidup lebih lama dan sehat,” pungkasnya.

 

Terkait hal miras,  Tomi Mano mengakui,  bahwa dirinya sangat memahami betul. Untuk itu, ia mengharapkan, agar warga tidak melakukan demo miras, tapi demo itu harus dimulai dari dalam diri sendiri untuk tidak membeli dan mengkonsumsi miras. (Elsye Sanyi  /Koran Harian Pagi Papua)