FKO Gereja  – Gereja Sikapi Dialog dan Komitmen Negara Membangun Papua  

0
4
Ketiga Hamba Tuhan saat menyampaikan pernyataan menyikapi masalah Papua. (Eveerth Joumilena /Korran Harian Pagi Papua)
Ketiga Hamba Tuhan saat menyampaikan pernyataan menyikapi masalah Papua. (Eveerth Joumilena /Korran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Masalah pembangunan di Papua dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya, bahkan berbagai penyampaian oleh negara terkesan hanya menutupi yang semestinya ada, sebab masyarakat belum merasakan keadilan dan kesejahteraan.

Hal ini disampaikan Forum Kerja Oikumenis Gereja – Gereja Papua, daam sebuah keterangan pers di Waena, sekaligus menjelaskan, bahwa banyak masalah yang tidak sesuai dengan penyampaian dari Ainan Nuran perwakilan Indonesia dalam sidang majelis Umum PBB.

“Kami menanyakan ada dimanakah pertumbuhan ekonomi di Papua  9,1 persen dan pemeirntah teah membangun jalan sepanjang 4.325 km dan pembangunan 30 pelabuhan laut di Papua, kira – kira hal ada dimana dan tentunya masyarakat bertanya – Tanya,” ujar Anggota Forum Kerja Oikumenis Gereja – Gereja Papua, Pdt. DR. Socratez Sofyan Yoman, dalam keterangan di Waena, Jumat (27/10).

Dikatakan, bahwa apa yang sedang terjadi sebenarnya generasi Papua sebelumnya sudah alami , walaupun dalam bentuk yang  lain, terlebih dalma kondisi sekarang dengan kemajuan teknologi semua bisa diakses, sehingga pemerintah harus duduk berbicara secara baik.

Sementara itu, Anggota FKO Gereja – Gereja Papua, Pdt. Benny Giay menuturkan, bahwa sudah saatnya pemerintah harus melakukan sebuah rekonsiliasi dan bicara secara baik.

“Pemerintah selau menyederhanakan masalah, karena persoalan perjuangan telah bergema, namun yang dipersoalkan adalah Pemerintah  yang dibentuk Negara pasifik,  menuntut diselesaikannya kejahatan Negara dan yang kedua adlah penentuan nasib sendiri, sehingga hal ini harus dibicarakan secara baik,” tuturnya.

Pihaknya menilai, bahwa ada janji – janji pemerintah yang tidak diselesaikan secara baik, misalnya kasus pelanggaran HAM di Paniai, dan lainnya, semua menjadi perhatian dan sorotan dunia.

“Jangan buat membelokan isu, sebab  masalah Papua dibicarakan secara internasional, sebab itu harapan kami, adalah pemerintah harus duduk bersama IPLWP dan masyarakat Papua dan membicarakan secara baik,” katanya, yang dibenarkan Pdt. Dorman Wandikmbo.

 

Senada dengan itu, Pdt. Dorman Wandikmbo menuturkan, bahwa Persoalan Papua harus diselesaikan secara utuh, sebab orang Papua tidak persoalkan masalah pembangunan dan kesehatan, tetapi masalah penyelesaian hak asasi manusia, jadi kalau yang bicarakan di Jakarta adalah mewakili siapa??

“Dialog Sektoral tidak menyelesaikan masalah Papua,  karena iitu, posisi kami sebagai gembala adalah tetap menjaga umat,” jelasnya. (Eveerth Joumilena)