Pelajaran Demokrasi Dari Papua : Tra Gugat ke MK Supaya Rakyat Damai

90
Calon Bupati Nduga, Samuel Tabuni, saat bersama massa pendukung dan seorang mama Nduga dengan baju adat .(LintasPapua.com/Eveerth Joumilena)

Oleh : Eveerth Joumilena

 

Sebuah catatan dan pelajaran penting harus dipahami dengan baik untuk menata sebuah kemajuan dan pembangunan kedepan, demikian juga setiap tantangan akan berbeda pada masanya, akan tetapi sebuah hal positif dan baik, harus menjadi contoh dan pelajaran berharga, sehingga tetap berkesan menjadi solusi atas sebuah permasalahan.

Tokoh Intelektual Muda Papua, Samuel Tabuni (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

Ini adalah catatan lama, ketika Pilkada Februari 2017 di Kabupaten Nduga, namun ada pelajaran berharga yang harus dipetik dan dipahami baik, sebab  fenomena pesta demokrasi di Tanah Papua selalu terkoneksi ujungnya dengan Mahkamah Konstitusi, sebagai akibat dari ketidakpuasan dan kecurigaan hingga berujung gugatan untuk mencari keadilan.

Tercatat di Papua khususnya dari Pemilukada serentak 15 Februari 2017 yang lalu dari 11 Kabupaten/Kota ada tiga kabupaten yang menggugat ke MK, sementara yang lainnya dalam proses penyelesaian dan bahkan ada yang mengulang hingga penetapan suara terbanyak tanpa ada gugatan.

Kalau demikian, maka Demokrasi di Papua harus belajar dari Kabupaten Nduga, dalam proses pesta demokrasi yang telah selesai, namun kedua pasangan calon bisa menerima dan degan jiwa besar tanpamenggugat atau memperkarakan hasil penatapan oleh KPUD Nduga.

Tentunya, sewajarnya harus tercatat dalam sejarah Demokrasi Pemilukada di Tanah Papua, pasangan Semuel Tabuni – Obed Gwijangge menerima kekalahan dan tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi, agar masyarakat tetap aman dan damai ikut mendukung pembangunan.

Pemilukada serentak yang juga dilaksanakan di Kabupaten Nduga pada 15 Februari 2017 telah ditetapkan hasilnya oleh KPUD Nduga, sehingga hasil ini diakui oleh pasangan Samuel Tabuni – Obed Gwijangge, demi kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai.

Sebagaimana dilaporkan dari Pleno KPUD Nduga, Kamis 23 Februari 2017, Pasangan Calon Bupati Kabupaten Nduga, Sesuai Nomor Urut 1. Daniel Lokbere – Las Nirigi sebanyak 14.225 , Nomor urut 2. Pasangan Samuel Tabuni – Obed Gwijangge merahi 32.223 suara dan nomor urut 3. Pasangan Yairus Gwijangge – Wentius Nimiangge merahi 43.424 suara.

Samuel Tabuni dalam sebuah kesempatan mengatakan, siapapun yang terpilih kita tetap menghargai dan mengarahkan masyarakat, sehingga kalau daerah aman damai pasti akan maju bersama.

“Harus diakui dari pleno penetapan kemarin, banyak hal yang kurang dari sisi penyelenggara, akan tetapi sebagai calon yang merahi suara terbanyak kedua, yang terpikirkan adalah masyarakat Nduga tetap aman dan damai,” akuinya.

Ketika itu, bersama Pasangan Calon Obed Gwijangge, Samuel Tabuni dan Jhon Beon bersama Masyarakat dalam sebuah acara syukuran. (LintasPapua.com)

Ketua Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nduga ini menambahkan, bahwa Masyarakat Nduga harus dipersatukan dan kabupaten baru yang selama ini daerah konflik dan terbelakang dan terisolir dan termiskin mennurut data yang ada, sehingga secara pribadi ingin membangun dan mengambil keputusan untuk tidak melanjutkaan ke Mahkamah Konstitusi.

Dirinya berharap, dengan keputusan ini dapat menjadi contoh yang terbaik untuk kabupaten lain di Papua, sebab tujuan dari bersaing dalam Pemilukada adalah untuk masyarakat dan bagaimana membangun rakyat sejahtera.

Samuel Tabuni berpesan, untuk seluruh pejabat di Papua harus selalu berhati – hati dalam berpolitik, apalagi melihat masyarakat di pesisir dan pedalaman yaang belum memahami demokrasi, sehingga pemimpin harus menjadi contoh.

“Kalah menang adalah proses belajar dan daerah harus aman, agar kita bisa membangun daerah lebih maju dan umumnya mendukung pembangunan di Papua lebih cepat,”katanya.

Ditegaskan, bahwa dirinya ingin penegakan hukum, namun tidak akan ketemu pikiran yang dibangun, Itu justru menciptakan musuh bebuyutan dendam berkepanjanganan selama lima tahun, jika melakukan gugatan ke MK.

Demikian pentingnya, bagi para pemenang sebagai pemimpin daerah, juga harus bisa rekonsiliasi dan merangkul semua calon – calon dalam perbedaan untuk bersama – sama mendukung sebuah kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Nduga memang membutuhkan pembangunan yang lebih, sehingga demokrasi ini menjadi jalan saling menghargai dan merangkul semua, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat keluar dari berbagai keterbelakangan pendidikan, ekonomi kerakyatan dan kesehatan serta pelayanan birokrasi lebih nyata kepada masyarakat.

Ketika saat itu Februari 2017, , Samuel Tabuni, sebagai Calon Bupati Nduga, kini terus berkarya dan menghargai siapapun yang menang dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga rakyat tetap menikmati kedamaian dan kemajuan. (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua))

Demikian buruknya demokrasi di Papua, bukan hanya masyarakat yang belum siap, akan tetapi penyelenggara juga terkontaminasi dan terjerumus dalam permainan kandidat, sehingga hasilnya ada konfilik dan masyarakat menjadi korban, walaupun harus diakui semua proses berjalan baik dan sebagian kurang baik.

Berharap dengan penetapan yang sudah berjalan baik untuk pemilihan ulang hingga penetapan suara, harus ada pembelajaran politik yang cerdas sebagai pendidikan politik bagi masyarakat.

Demikian Evaluasi Totalitas Demokrasi di Papua juga harus dilakukan, karena menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana KPUD – KPUD Menetapakan keputusan yang justru mendatangkan masalah, demikian Pemilukada juga harus dikaji kembali sistemnya dan tata cara, biar jangan terlalu banyak manipulasi data pemilih hingga data anak sekolah pun ikut menjadi pemilih.

Walaupun demikian, catatan ini sekedar cakaran test kata, yang mana mampukah setiap calon – calon Pemimpiin Daerah berjiwa besar, barangkali kembali melihat keatas dan belajar dari Seorang Samuel Tabuni yang mengalah untuk sebuah kedamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Jika melihat jiwa besar dan mengakui kemenangan secara positif tanpa gugatan dan konflik, maka sewajarnya fenomena ini harus menjadi pelajaran demokrasi di Papua dan di Indonesia secara umum. SALAM DAMAI DEMOKRASI …. #HanyaTestKata   #SaveDemokrasiDamaiTanpaGugatanUntukPembangunan

Memang jika dilihat sepanjang tahun 2017 banyak gugatan yang terjadi, bahkan hampir susah menemukan calon atau kandidat bupati yang mengalah untuk sebuah sikap legowo menghargai yang menang, akan tetapi justru semua dengan bangga jika berakhir di MK.

Semoga makna tulisan diatas tentang kedamaian dan memiliki sikap kepemimpinan untuk siap menang dan kalah bisa dipahami oleh siapa saja, terutama bagi para calon pemimpin di Papua dan dimana saja yang ingin berkompetisi dalam pesta demokrasi. (*)

*) Penulis adalah Wartawan Koran Harian Pagi Papua dan LintasPapua.com