Friday, 24 Nov 2017
Berita Port Numbay Ekonomi

Wali Kota BTM Ajak Masyarakat Dukung Mobilisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) Dengan posisi sebagai ibukota Provinsi Papua, menjadikan Kota Jayapura sangat begitu menarik perhatian semua orang se-Indonesia dengan berbagai kepentingan, berbondong-bondong datang ke Kota Jayapura.

Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan juga pada tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayan publik ke masyarakat semakin bervariasi dan kompleks.

Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bervariasi dan kompleks, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melakukan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat secara terus menerus yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan tentunya sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, Pemkot Jayapura sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam hal memobilisasi sumber-sumber keuangan melalui pajak dan retribusi daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tidak seperti Kabupaten Mimika, Mano memaparkan Kota Jayapura tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD. Kota Jayapura dalam menggali sumber-sumber PAD hanya btumpuh pada usaha sektor jasa dan perdagangan saja.

“Sebagai gambaran kepada kita semua, bahwa kemampuan fiskal daerah Kota Jayapura selama ini lebih banyak bersumber dari transfer pusat. Kontribusi PAD kita terhadap total APBD Pemkot Jayapura hanya berkisar 10 sampai 11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Jayapura masih mempunyai tingkat ketergantungan kepada transfer pemerintah pusat yang sangat besar,” ucapnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (23/10).

Baca Juga :  WTP Papua “Bukan Bayaran” Tapi Hasil Kerja Keras

Untuk itu, Mano mengajak para pelaku bisnis di Kota Jayapura yang selama ini memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih baik dan tertib dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya ingatkan kepada para wajib pajak bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena bersifat memaksa maka saya minta kepada para wajib pajak untuk melapor pajak secara jujur, tertib, disiplin dan transparan. Jika tidak, maka saya akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Mano.

Kota Jayapura (potretanakmelanesia.blogspot.co.id)

Kemudian, ia berharap, kepada wajib pajak agar tidak melakukan penyuapan kepada aparat pungut dengan maksud untuk mempercepat atau merayu petugas untuk mendapat pembayaran yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayar.

Selain itu, kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sebagai aparat pungut, Mano menegaskan agar dalam melakukan pelayanan atau pemungutan pajak dan retribusi daerah supaya berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan transparan.

Baca Juga :  Pemprov Papua Minta 20 Persen Saham Freeport

“Tidak boleh ada pungutan-pungutan yang tidak resmi. Tidak boleh memperlambat pelayanan dengan alasan apapun, serta tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari wajib pajak pada saat penerimaan pelayanan pembayaran pajak atau fiskal,” ujarnya.

Selain itu, Tomi Mano berharap, semua pihak dapat bekerja sama dengan baik guna membangun dan melakukan perubahan yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD di Kota Jayapura. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)